Sumbardaily.com - Lambatnya penyerapan anggaran pada sejumlah proyek infrastruktur menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam peninjauan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain mengevaluasi progres pekerjaan, peninjauan juga menyasar pemulihan jembatan yang amblas akibat banjir bandang hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
Melalui kegiatan Putar Roda pada Jumat (16/10/2026), sejumlah lokasi pembangunan dan pelayanan publik didatangi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dikutip Jumat (17/10/2026), kegiatan ini melibatkan Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., Wakil Bupati Rahmat Hidayat, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten.
Lokasi yang ditinjau meliputi pekerjaan perbaikan jembatan yang amblas akibat banjir bandang, pembangunan jalan, pembangunan Kantor Wali Nagari Persiapan di Nagari Padang Alai, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Sariak.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemeriksaan langsung juga menjadi sarana untuk mengetahui hambatan yang berpotensi mengganggu penyelesaian proyek maupun pelayanan publik.
Dalam evaluasi pekerjaan fisik, percepatan pelaksanaan menjadi salah satu hal yang ditekankan. Pihak pelaksana dan perangkat daerah terkait diminta meningkatkan keseriusan dalam mengawal setiap tahapan pekerjaan, tanpa mengabaikan kualitas hasil pembangunan.
“Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Percepat pelaksanaannya agar segera selesai dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegas Bupati saat melakukan peninjauan di lapangan.
Selain persoalan waktu pengerjaan, penyerapan anggaran pada sejumlah proyek infrastruktur juga menjadi perhatian. Anggaran yang sudah dialokasikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Lambatnya penyerapan anggaran perlu ditangani agar tidak menghambat pelaksanaan program. Karena itu, pengawasan terhadap perkembangan pekerjaan dan koordinasi antarperangkat daerah diperlukan untuk mengidentifikasi kendala serta mendorong penyelesaiannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pemulihan Jembatan Pascabanjir Bandang
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah perbaikan jembatan yang amblas akibat banjir bandang. Pemulihan infrastruktur ini penting karena berkaitan dengan akses masyarakat, kelancaran mobilitas warga, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak bencana.
Kerusakan jembatan dapat mengganggu pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, pekerjaan perbaikan perlu dikawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan dapat diselesaikan tepat waktu.
Selain jembatan, pembangunan jalan juga masuk dalam rangkaian peninjauan. Infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sehingga progres pengerjaannya perlu dipastikan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan Kantor Wali Nagari Persiapan di Nagari Padang Alai turut diperiksa. Fasilitas pemerintahan tersebut diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan nagari sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Keberadaan kantor nagari menjadi salah satu sarana pendukung pelaksanaan administrasi dan pelayanan pemerintahan di tingkat lokal. Karena itu, pembangunan fasilitas tersebut perlu dikawal agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pelayanan Puskesmas Sungai Sariak Ikut Dievaluasi
Pengawasan dalam kegiatan Putar Roda tidak hanya menyangkut proyek konstruksi. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Sariak juga menjadi sasaran peninjauan untuk melihat secara langsung kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Pemeriksaan mencakup proses pelayanan terhadap warga yang datang berobat, ketersediaan alat kesehatan, serta kesiapan petugas dalam memberikan layanan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung juga diperhatikan untuk mengetahui apakah fasilitas yang tersedia dapat menunjang kebutuhan pelayanan.
Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik, layak, dan responsif. Karena itu, kondisi fasilitas serta kesiapan petugas menjadi bagian penting dalam evaluasi pelayanan publik.
Melalui peninjauan langsung, kebutuhan maupun kendala yang dihadapi fasilitas kesehatan dapat diketahui secara lebih konkret. Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait.
Keterlibatan seluruh kepala OPD dalam kegiatan ini diharapkan mempercepat identifikasi persoalan di lapangan. Dengan koordinasi lintas perangkat daerah, kendala pembangunan dan pelayanan dapat ditangani sesuai bidang tugas masing-masing.
Peninjauan Berlangsung di Tengah Kabut Asap
Rangkaian peninjauan pembangunan dan pelayanan publik tersebut berlangsung ketika cuaca berkabut dan kondisi udara dipenuhi kabut asap. Meski demikian, rombongan tetap melanjutkan kunjungan ke lokasi-lokasi yang telah dijadwalkan.
Kegiatan Putar Roda menjadi salah satu cara untuk memeriksa langsung perkembangan program pemerintah daerah. Melalui kunjungan lapangan, kondisi sebenarnya dapat dibandingkan dengan laporan administratif sehingga persoalan yang membutuhkan perhatian bisa diidentifikasi lebih jelas.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan pembangunan, mempercepat penyelesaian pekerjaan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fokus pengawasan tidak hanya pada penyelesaian proyek, tetapi juga pada kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, kualitas hasil, serta manfaatnya bagi masyarakat. Sementara itu, peninjauan fasilitas kesehatan diarahkan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan warga.
Dengan pemeriksaan langsung dan koordinasi antarperangkat daerah, berbagai kendala diharapkan dapat segera ditindaklanjuti. Pembangunan dan pelayanan publik pada akhirnya ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Padang Pariaman, bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi. (*)
