Sumbardaily.com - Pendidikan dinilai menjadi salah satu kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Drs. H. Syaifullah Yusuf menegaskan upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi harus diperkuat dengan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Syaifullah Yusuf dalam Kuliah Umum bersama civitas akademik Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (7/10/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Senat Gedung Rektorat UNP.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyampaikan pandangan tersebut dalam kuliah umum bertema “Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial”.
Menurut Gus Ipul, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah mencerdaskan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Karena itu, keterlibatan UNP dalam program pemerintah menjadi salah satu bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan sosial.
Salah satu yang mendapat apresiasi Mensos adalah dukungan UNP terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah melalui Kementerian Sosial.
UNP diketahui berkontribusi dengan menyediakan gedung yang digunakan untuk Sekolah Rakyat. Tidak hanya itu, kampus tersebut juga memberikan dukungan berupa hibah tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sumatera Barat.
“Maka dari itu kami mengapresiasi kehadiran UNP dalam menyediakan gedung untuk Sekolah Rakyat. UNP sebagai Visioner. Tak hanya itu UNP juga menghibahkan tanahnya untuk membangun Sekolah Rakyat permanen di Sumbar,” apresiasinya.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam program pendidikan bagi masyarakat tersebut dinilai sejalan dengan tujuan lebih luas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam upaya mengakhiri kemiskinan secara berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Rektor UNP Ir. Krismadinata, Ph.D juga menekankan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan sekaligus mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Krismadinata menyampaikan hal itu saat membuka acara kuliah umum. Ia menilai banyak hal yang dapat dibahas bersama antara perguruan tinggi dan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, terkait persoalan kemiskinan dan pembangunan sosial.
“Banyak hal yang bisa didiskusikan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial pada kuliah umum. Terimakasih atas kehadirannya di UNP. Bersama-sama kita berdiskusi dalam upaya mengentas kemiskinan di Indonesia,” ucap Rektor.
Kuliah umum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif pemerintah dan perguruan tinggi dalam membahas persoalan sosial. Kegiatan dimoderatori oleh Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA.
Sejumlah unsur pimpinan dan pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka di antaranya Senior Eksekutif, Ketua dan Sekretaris SAU, Sekretaris MWA, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur serta pimpinan di lingkungan UNP.
Selain jajaran UNP, kegiatan itu juga dihadiri Staf Khusus Menteri dan Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat.
Tema yang diangkat dalam kuliah umum tersebut juga berkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Secara khusus, kegiatan itu sejalan dengan SDGs 1 tentang Tanpa Kemiskinan.
Agenda tersebut diarahkan untuk mendukung masyarakat rentan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, pembahasan pendidikan dalam kegiatan tersebut juga berkaitan dengan SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas.
Dengan keterlibatan pemerintah dan perguruan tinggi, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan kondisi masyarakat saat ini. Pendidikan menjadi salah satu instrumen untuk membangun kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. (*)
