Sumbardaily.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral untuk memastikan data pembangunan yang digunakan pemerintah memiliki kualitas, standar, dan keterpaduan yang memadai. Penguatan ini dinilai penting karena kualitas data menjadi salah satu faktor yang menentukan ketepatan perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Selain itu, workshop diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menghasilkan serta mengelola data sektoral yang berkualitas, terstandar, terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Rudy Rinaldy, mengatakan data memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, keputusan yang diambil pemerintah akan lebih tepat sasaran apabila didasarkan pada data yang valid dan lengkap.
“Penyusunan sebuah kebijakan akan tepat sasaran jika berangkat dari data yang valid dan lengkap,” ujar Rudy saat membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber.
Rudy menjelaskan, Pemprov Sumbar ke depan akan terus membangun ekosistem data statistik sektoral dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam penyediaan dan pengelolaan data. Kolaborasi tersebut mencakup Badan Pusat Statistik (BPS), Diskominfotik, serta organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai produsen data.
“Ke depan kita akan membangun ekosistem data statistik sektoral yang melibatkan BPS, Kominfotik, serta produsen data yaitu OPD, dengan target tersedianya data pembangunan yang berkualitas sehingga akan menghasilkan kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Menurut Rudy, penguatan statistik sektoral tidak berhenti pada upaya menyediakan data. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan data tersebut dikelola melalui tata kelola yang jelas sehingga hasilnya dapat digunakan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang dihasilkan perangkat daerah juga diharapkan memiliki standar dan keterpaduan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Dengan pengelolaan tersebut, informasi yang tersedia tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi dapat mendukung proses pemerintah dalam menyusun rencana, menentukan kebijakan, melakukan pengendalian, hingga mengevaluasi pembangunan.
Workshop tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait. BPS memberikan materi mengenai standar data dan metadata. Materi ini berkaitan dengan kebutuhan perangkat daerah untuk menghasilkan data yang memiliki kelengkapan dan standar yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
Sementara itu, Bappeda menyampaikan materi mengenai peran data dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Pembahasan tersebut menempatkan data sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan.
Selain BPS dan Bappeda, Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Sumatera Barat turut memberikan materi mengenai penguatan tata kelola dan kelembagaan statistik sektoral.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Nurul Hasanudin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral.
Menurut Nurul, perangkat daerah memiliki peran penting karena menjadi penyedia data yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Dukungan tersebut turut mendorong tersedianya metadata yang lengkap sehingga dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan pembangunan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar, khususnya para penyedia data, sehingga menghasilkan metadata yang lengkap dan bermanfaat bagi pembangunan daerah,” ujar Nurul.
Ia menilai kerja sama antara BPS, Diskominfotik, dan perangkat daerah merupakan bagian penting dalam membangun ketersediaan data yang berkualitas. Kolaborasi tersebut juga dibutuhkan agar data yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui workshop tersebut, perangkat daerah diharapkan semakin memahami kedudukannya sebagai produsen data. Pemahaman itu diharapkan diikuti dengan kemampuan menghasilkan data sektoral yang lengkap, berkualitas, konsisten, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian penting karena kualitas data pembangunan tidak hanya bergantung pada proses pengumpulan informasi. Data juga harus dikelola secara baik agar dapat digunakan secara tepat ketika pemerintah membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan.
Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan data sektoral yang berkualitas memungkinkan pemerintah memiliki dasar informasi yang lebih jelas dalam menyusun perencanaan. Data tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan kebijakan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.
Karena itu, penguatan statistik sektoral di Sumatera Barat diarahkan untuk membangun sistem data yang tidak berjalan secara terpisah di masing-masing perangkat daerah. BPS, Diskominfotik, dan OPD sebagai produsen data didorong terlibat dalam satu ekosistem yang mendukung ketersediaan informasi pembangunan.
Dengan ekosistem tersebut, data pembangunan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik, lengkap, konsisten, terstandar, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan data yang tersedia benar-benar memiliki manfaat dalam proses pembangunan.
Pada akhirnya, penguatan penyelenggaraan statistik sektoral ditujukan untuk menghasilkan data pembangunan yang berkualitas. Data tersebut kemudian diharapkan mampu menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat serta mendukung pembangunan yang semakin berdampak bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)
