Sumbardaily.com – Rencana pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi tidak hanya diarahkan untuk mempercepat perjalanan pengguna jalan bebas hambatan. Akses pendukung berupa bypass sepanjang 6,5 kilometer disiapkan dari kawasan exit tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak di Nagari Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.
Rencana tersebut didorong Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Bypass itu disiapkan sebagai akses non-tol sehingga masyarakat tetap dapat menikmati manfaat konektivitas baru tanpa harus masuk ke jalan bebas hambatan.
Gagasan tersebut disampaikan Andre dalam kegiatan sosialisasi yang diprakarsainya bersama Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kamis (17/9/2026).
Menurut Andre, keberadaan bypass menjadi penting karena arus kendaraan yang keluar dari tol tidak seharusnya seluruhnya dibebankan ke kawasan Padang Luar. Jalur tersebut selama ini menjadi salah satu kawasan dengan kepadatan lalu lintas.
Andre mengatakan akses dari exit tol perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan persoalan baru berupa kemacetan. Bypass dari Pasar Amor ke Simpang Taluak dinilai dapat menjadi salah satu solusi karena kendaraan tidak langsung diarahkan menuju jalan nasional ke Padang Luar.
“Kalau tol kita buang atau keluar langsung ke jalan nasional ke arah Padang Luar, itu bisa macet. Kita butuh bypass. Bypass itu sudah dibuat trasenya sejak dulu. Ini yang mau kita pergunakan dari Pasar Amor sampai Simpang Taluak, bukan ke Padang Luar,” kata Andre, dikutip Jumat (18/9/2026).
Bypass 6,5 Km Jadi Akses Non-Tol
Rencana bypass tersebut tidak hanya ditujukan bagi kendaraan yang keluar dari Tol Sicincin–Bukittinggi. Jalan tersebut juga diharapkan dapat digunakan masyarakat yang tidak menggunakan jalan tol.
Dengan konsep itu, konektivitas baru yang dibangun tidak hanya memberikan manfaat kepada pengguna jalan bebas hambatan. Masyarakat di kawasan sekitar juga memperoleh alternatif jalur untuk melakukan perjalanan antarkawasan.
Andre memberikan gambaran bahwa kendaraan dari Kotobaru tetap dapat menuju kawasan Padang Luar melalui jalur bypass. Dengan demikian, masyarakat tidak harus selalu menggunakan jalur lama yang semakin padat.
Konsep tersebut sekaligus membuat fungsi bypass lebih luas karena dapat menjadi jalan alternatif bagi pergerakan masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, akses tersebut juga diharapkan membantu mengatur arus kendaraan yang keluar dari kawasan exit tol.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro membenarkan rencana pembangunan tersebut. Ia menjelaskan bahwa konsep yang disiapkan menempatkan exit tol di kawasan Pasar Amor.
Dari pintu keluar tol, kendaraan nantinya memiliki akses sekitar 500-600 meter sebelum terhubung dengan bypass sepanjang 6,5 kilometer menuju Simpang Taluak.
“Dari Pasar Rabaa ke Simpang Tanuah, itu ada bypass sepanjang 6,5 kilometer. Trasenya sudah ada dan masyarakat bisa memanfaatkan jalan bypass ini,” ujar Koentjoro.
Trase Sudah Ada, Kapasitas Jalan Akan Ditingkatkan
Koentjoro menyebut keberadaan trase yang sudah tersedia menjadi salah satu keuntungan dalam rencana tersebut. Meski demikian, jalur itu masih membutuhkan peningkatan, baik dari sisi kapasitas maupun kualitas jalan.
Hutama Karya menyiapkan bypass dengan kualitas yang memadai agar dapat mendukung kebutuhan konektivitas baru di kawasan tersebut. Jalan juga akan dilengkapi putaran dan akses yang memungkinkan masyarakat berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya.
Aspek drainase turut menjadi perhatian dalam rencana pembangunan. Hal itu berkaitan dengan kondisi lahan di sepanjang jalur yang di kanan dan kirinya banyak terdapat area pertanian.
Karena itu, pembangunan bypass tidak hanya berkaitan dengan penyediaan jalur kendaraan. Infrastruktur pendukung juga perlu disiapkan agar jalan dapat berfungsi dengan baik sekaligus menyesuaikan kondisi lingkungan di sekitar trase.
Masyarakat Minta Tanah Ulayat Tetap Diperhatikan
Rencana pembangunan bypass dan exit tol juga mendapat perhatian dari masyarakat adat. Ketua KAN Batu Palano Editiawarman mengatakan masyarakat pada dasarnya dapat menerima pembangunan tersebut karena melihat adanya potensi manfaat ekonomi.
Namun, penerimaan tersebut disertai harapan agar pembangunan tetap memperhatikan tanah ulayat dan lahan produktif milik masyarakat Batu Palano.
Editiawarman juga menyoroti kawasan bekas Pasar Amor yang dinilai memiliki arti penting bagi nagari. Menurut dia, lahan bekas pasar tersebut memiliki luas sekitar lima hektare dan merupakan tanah ulayat yang saat ini sedang diupayakan untuk dikembalikan kepada anak nagari.
Tidak hanya itu, pihak nagari disebut telah mempunyai rencana untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai lokasi pendidikan tinggi. Kondisi itu membuat rencana penempatan exit tol di kawasan bekas Pasar Amor perlu dibahas secara khusus bersama masyarakat nagari.
“Kalau masalah exit tol, kami juga sangat setuju. Tapi kami sangat mengharapkan sosialisasinya betul-betul sampai ke Nagari Batu Palano,” katanya.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa aspek konektivitas dan kepentingan masyarakat perlu dibicarakan secara bersamaan. Dengan adanya rencana pemanfaatan kawasan bekas Pasar Amor, masyarakat berharap penataan exit tol dapat mempertimbangkan rencana pengembangan kawasan yang telah disiapkan nagari.
Trase Bypass Diminta Dipastikan di Lapangan
Wali Nagari Sariak Ismet Dianto juga meminta kepastian mengenai trase bypass dan akses tol. Menurutnya, pendataan lapangan diperlukan untuk memastikan jalur yang akan digunakan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ismet mengatakan perubahan trase sebelumnya sempat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, kepastian mengenai jalur menjadi penting agar Pemerintah Nagari dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada ninik mamak dan masyarakat yang berpotensi terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah menyampaikan pemerintah akan melakukan pendataan awal di lapangan.
Menurut Ahdiyarsyah, perbedaan rancangan yang muncul sebelumnya dapat terjadi karena adanya perbedaan standar teknis. Perencanaan jalan provinsi memiliki standar yang berbeda dengan desain jalan nasional.
Atas kondisi tersebut, trase akan diverifikasi kembali. Proses verifikasi akan dilakukan bersama tim teknis, pemerintah nagari, dan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai trase yang akan digunakan sekaligus memastikan informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan hasil perencanaan dan kondisi lapangan.
Bypass Diharapkan Perkuat Ekonomi Agam
Wakil Bupati Agam M. Iqbal menilai rencana pembangunan bypass menjadi bagian penting dari konektivitas baru yang tengah dibangun pemerintah pusat.
Menurutnya, keberadaan akses tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelancaran lalu lintas kendaraan. Pembangunan konektivitas juga diharapkan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Agam.
Hal tersebut menjadi penting karena sebagian besar masyarakat Agam menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Dengan konektivitas yang lebih baik, pergerakan hasil pertanian dan masyarakat diharapkan semakin mudah.
Andre juga melihat pembangunan konektivitas Tol Sicincin–Bukittinggi beserta akses pendukungnya sebagai peluang untuk memperkuat aktivitas ekonomi di Agam dan Sumatera Barat.
Ia menilai akses jalan yang semakin baik dapat mempercepat distribusi produk pertanian. Selain itu, konektivitas tersebut berpotensi memperluas pergerakan wisatawan serta memperkuat hubungan ekonomi dengan daerah lain, termasuk Riau.
Andre menggambarkan potensi tersebut dengan rencana konektivitas tol yang nantinya dapat tersambung hingga Riau.
“Kalau tol sambung sampai Riau, orang Riau bisa datang ke kampung kita membawa banyak uang setiap minggu dan setiap liburan. Produk pertanian Agam juga bisa dikirim lebih cepat ke Riau. Ini dimaksud supaya kampung kita yang untung,” ujar Andre.
Menurutnya, manfaat pembangunan infrastruktur harus dapat dirasakan masyarakat di sekitar wilayah yang dilalui. Karena itu, pembangunan bypass dan konektivitas tol perlu diarahkan tidak hanya untuk memperlancar perjalanan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Dialog dengan Masyarakat Jadi Bagian Penting
Andre menegaskan pembangunan bypass dan konektivitas tol harus tetap menjaga keterhubungan kampung dan nagari. Ia meminta proses pembahasan dengan masyarakat terus dilanjutkan agar rencana pembangunan dapat menemukan formula yang bisa diterima sekaligus dilaksanakan secara teknis.
Pembahasan tersebut mencakup kepastian trase, akses keluar tol, kebutuhan masyarakat, serta perhatian terhadap tanah ulayat dan lahan produktif.
Dengan demikian, rencana bypass 6,5 kilometer dari Pasar Amor menuju Simpang Taluak tidak hanya diposisikan sebagai infrastruktur pendukung exit tol. Jalur tersebut juga diproyeksikan menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang tidak menggunakan tol sekaligus membantu menghindari penumpukan kendaraan di kawasan Padang Luar.
Tol Bukittinggi-Sicincin 39,6 Kilometer
Dalam paparan Hutama Karya, ruas Tol Bukittinggi-Sicincin memiliki panjang sekitar 39,6 kilometer. Jalan tol tersebut dirancang dengan kecepatan 80 kilometer per jam.
Materi sosialisasi juga mencantumkan kajian CORE Indonesia 2024 mengenai proyeksi manfaat pembangunan ruas tersebut. Berdasarkan kajian itu, pembangunan Tol Bukittinggi-Sicincin diproyeksikan memberikan penghematan jarak tempuh sebesar 8,88 persen.
Selain penghematan jarak, pembangunan ruas tersebut juga diproyeksikan dapat memangkas waktu perjalanan hingga 55,91 persen.
Dengan adanya tol serta rencana akses non-tol berupa bypass, konektivitas kawasan di sekitar Agam diharapkan memiliki lebih banyak pilihan jalur. Bypass dari kawasan exit tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak menjadi salah satu bagian yang kini dibahas bersama pemerintah, Hutama Karya, pemerintah nagari, dan masyarakat.
Pembahasan lanjutan mengenai trase menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan konektivitas sekaligus kondisi masyarakat di sekitar jalur. Di sisi lain, manfaat ekonomi yang diharapkan dari konektivitas baru juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mendorong pembangunan akses tersebut. (*)
