Sumbardaily.com - Perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah. Di tengah peningkatan jumlah hotspot secara nasional, Kalimantan Barat justru mencatat penurunan signifikan. Pada 10 September 2026, hotspot high confidence di provinsi tersebut turun dari 134 menjadi 39 titik.
Penurunan itu terjadi ketika jumlah hotspot high confidence secara nasional justru meningkat. Data terbaru mencatat terdapat 569 hotspot hingga Kamis (10/9/2026) pukul 21.05 WIB, naik dibandingkan 395 titik yang terdeteksi sehari sebelumnya.
Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan masih memperkuat operasi pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, dan Jambi.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot high confidence terbanyak di antara enam wilayah prioritas.
Kalimantan Tengah mencatat 96 hotspot. Berikutnya Kalimantan Barat 39 titik, Sumatera Selatan 34 titik, Riau 18 titik, Kalimantan Selatan 9 titik, dan Jambi 2 titik.
Angka tersebut memperlihatkan perkembangan berbeda di masing-masing wilayah. Kalimantan Barat menjadi wilayah yang mengalami penurunan paling menonjol, dari 134 hotspot menjadi 39 titik.
Sebaliknya, Kalimantan Tengah dengan 96 hotspot menjadi wilayah yang masih membutuhkan penguatan pengendalian. Patroli, groundcheck, pemadaman, hingga dukungan operasi udara terus dilakukan untuk merespons perkembangan di lapangan.
Kementerian Kehutanan mengingatkan angka hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit.
"Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran," demikian penjelasan Kementerian Kehutanan, dikutip dari info resmi Kemenhut, Sabtu (12/9/2026).
Kemenhut juga menjelaskan satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi yang muncul tetap membutuhkan verifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan.
Pengendalian karhutla dilakukan secara bersama-sama. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bekerja bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta pihak lainnya.
Langkah yang dilakukan meliputi patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, serta pendinginan. Upaya tersebut dilakukan terutama pada lokasi yang masih berpotensi mengalami penyalaan kembali.
Pemerintah juga menyiagakan 53 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas. Armada tersebut ditempatkan untuk mendukung operasi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Dari total 53 armada udara itu, sebanyak 34 unit digunakan untuk operasi water bombing. Sementara 19 armada lainnya digunakan untuk patroli udara sekaligus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.
Pengerahan armada udara tidak dilakukan secara seragam, melainkan menyesuaikan hasil pemantauan hotspot, verifikasi kondisi lapangan, perkembangan kebakaran, serta keadaan meteorologis.
Operasi Modifikasi Cuaca juga tetap disiagakan. Operasi tersebut memanfaatkan potensi awan yang memenuhi persyaratan untuk membantu pembasahan lahan dan mendukung upaya pengendalian karhutla.
Kondisi lahan gambut juga menjadi perhatian khusus. Pembasahan dan pendinginan terus dilakukan karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan meskipun api tidak lagi terlihat.
Selain perkembangan hotspot dan api, kualitas udara menjadi indikator penting dalam penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan PM2,5, sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kategori kualitas udara baik hingga sedang.
Namun, kondisi berbeda masih terlihat di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Beberapa wilayah masih menunjukkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, sebagian area di Kalimantan terpantau masuk kategori berbahaya.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah untuk melihat dampak asap terhadap masyarakat. Data kualitas udara juga digunakan sebagai salah satu bahan dalam menentukan prioritas operasi pengendalian karhutla.
Asap juga masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah berdasarkan pengamatan meteorologi penerbangan BMKG pada 10 September 2026 pukul 10.00 WIB.
Pontianak tercatat memiliki jarak pandang sekitar 1,2 kilometer dengan kondisi berasap. Palangka Raya memiliki jarak pandang sekitar 3 kilometer dan juga dalam kondisi berasap.
Di Jambi, jarak pandang tercatat sekitar 2 kilometer dengan kondisi berasap. Sementara Pekanbaru memiliki jarak pandang sekitar 6 kilometer dengan kondisi cerah berawan.
Palembang memiliki jarak pandang 10 kilometer atau lebih dengan kondisi cerah berawan. Adapun di Banjarmasin, pengamatan pada pukul 11.00 WITA menunjukkan jarak pandang 10 kilometer atau lebih dengan kondisi cerah berawan.
Kondisi Pontianak dan Palangka Raya masih menjadi perhatian karena jarak pandang terpantau terbatas dan disertai kondisi berasap. Meski demikian, jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta perkembangan kebakaran.
Kementerian Kehutanan bersama seluruh pihak terkait terus melakukan pemantauan terpadu. Pemantauan mencakup hotspot, kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, cuaca, curah hujan, sebaran asap, hingga jarak pandang.
Seluruh indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas operasi berikutnya. Perkembangan hotspot juga masih bersifat dinamis sehingga angka yang terpantau dapat berubah mengikuti kondisi cuaca dan bahan bakar di lapangan.
Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran. Pelaporan lebih awal diperlukan agar indikasi karhutla dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang lebih luas.
Data 10 September menunjukkan penurunan tajam hotspot di Kalimantan Barat menjadi perkembangan positif. Namun, peningkatan hotspot nasional menjadi 569 titik serta masih adanya hotspot di Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi membuat pengendalian karhutla tetap menjadi pekerjaan bersama di sejumlah wilayah Indonesia. (*)
