WALHI Sumbar Singgung AQMS Padang yang Mati, Kini ISPU Tembus 334 dan Masuk Level Berbahaya

Sumbardaily.com - Kualitas udara Kota Padang memburuk hingga masuk kategori Berbahaya. Pada Senin (31/8/2026) pagi pukul 07.00 WIB, nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di stasiun pemantauan Padang Pasir menembus 334, dengan PM2,5 sebagai parameter kritis.

Kondisi tersebut terjadi di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Barat (Sumbar). Sebelumnya, pemantauan tiga satelit mencatat 103 titik panas atau hotspot di Sumbar sepanjang tanggal 14 hingga 23 Agustus 2026.

Situasi kualitas udara yang kini berada pada level Berbahaya juga menjadi sorotan karena alat pemantau kualitas udara utama di Kota Padang, yakni Air Quality Monitoring System (AQMS) yang berada di depan Kantor Gubernur Sumbar, justru tidak berfungsi.

Perangkat tersebut dilaporkan tidak terkoneksi dengan sistem sejak 17 Juni 2026. Kerusakan ini membuat pemantauan kualitas udara secara langsung melalui perangkat utama di ibu kota provinsi mengalami kendala.

Data terbaru ISPU menunjukkan kondisi yang jauh berbeda dibandingkan pemantauan sebelumnya.

Pada tanggal 14 hingga 23 Agustus, data dari Stasiun AQMS Kabupaten Padang Pariaman masih memperlihatkan ISPU pada rentang 86 hingga 89 atau kategori Sedang.

Namun, pada 31 Agustus, stasiun pemantauan Padang Pasir mencatat angka 334 dan masuk kategori Berbahaya.

Berdasarkan data ISPU.net yang dipantau pada Senin pagi, PM2,5 berada pada angka 334, sedangkan PM10 mencapai 152. Parameter lainnya meliputi SO2 sebesar 20, CO 13, O3 21, dan NO2 6.

Saat pengukuran dilakukan, kondisi lingkungan tercatat dengan kelembaban 82,64 persen, suhu 26 derajat Celsius, dan tekanan udara 1.015 mBar.

Level Berbahaya tersebut berarti kualitas udara berada pada kondisi yang dapat merugikan kesehatan secara serius pada populasi dan membutuhkan penanganan cepat.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi tersebut. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori Berbahaya.

"Berdasarkan data pemantauan kualitas udara, kondisi saat ini berada pada tingkat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kami mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan," katanya.

BPBD juga mengingatkan warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah agar menggunakan perlindungan yang dapat menyaring partikel halus. Masker jenis N95 atau masker sejenis disarankan digunakan ketika berada di luar ruangan.

"Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat berada di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta menutup pintu dan jendela rumah apabila kualitas udara masih berada pada kondisi berbahaya. Jika mengalami gangguan pernapasan, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat," katanya.

Di tengah kondisi tersebut, persoalan AQMS Padang menjadi perhatian tersendiri. Sebab, perangkat yang seharusnya menjadi salah satu instrumen pemantauan kualitas udara di Kota Padang mengalami gangguan ketika ancaman Karhutla dan perubahan kualitas udara perlu diawasi secara berkelanjutan.

Kondisi AQMS tersebut sebelumnya mendapat sorotan keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar.

Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Tomi Adam, menilai pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian terhadap fasilitas publik yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

"Bongkar saja lah alat pemantau kualitas udara itu. Gorden dan mikrofon konten canggih di rumah Wagub Sumbar mungkin lebih prioritas daripada peralatan penting itu," sindir Tomi Adam tajam saat merespons persoalan tersebut di Padang.

Tomi juga menyoroti persoalan skala prioritas anggaran. Ia mengaitkan keberadaan fasilitas pemantauan kualitas udara tersebut dengan pengadaan gorden dan peralatan mikrofon senilai Rp1,2 miliar untuk rumah dinas.

Menurutnya, fasilitas pemantauan lingkungan yang penting bagi masyarakat semestinya tidak kalah prioritas dibandingkan kebutuhan tersebut.

Dari sisi teknis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuadi, membenarkan bahwa AQMS Padang mengalami gangguan.

“Untuk AQMS Padang, memang tidak terkoneksi dengan sistem sejak 17 Juni,” katanya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Tasliatul menjelaskan kerusakan terutama terjadi pada layar touchscreen dan peralatan pemrosesan data di panel utama.

Panel tersebut tidak dapat menyala. Sementara itu, sejumlah komponen pendukung, seperti sistem pompa dan modem, masih aktif.

DLH Sumbar telah melakukan sejumlah upaya untuk memulihkan perangkat tersebut. Pembersihan genangan air dan restart perangkat telah dilakukan, tetapi langkah tersebut belum berhasil membuat panel utama kembali mengaktifkan sistem pemrosesan data.

Kerusakan AQMS Padang juga bukan persoalan yang baru dilaporkan. DLH Kota Padang telah menyampaikan laporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sejak 23 Juni 2026.

KLH/BPLH kemudian menyatakan bahwa Direktorat PPMU telah menandatangani kontrak perawatan dengan pihak ketiga. Meski demikian, sampai memasuki akhir Agustus, jadwal perbaikan teknis untuk SPKUA Padang belum terealisasi.

DLH Sumbar kemudian kembali mengajukan permohonan perbaikan AQMS. Surat tersebut disampaikan kepada Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH pada tanggal 19 Agustus 2026.

Persoalan pemantauan kualitas udara menjadi semakin penting setelah sebelumnya terjadi peningkatan hotspot di sejumlah daerah Sumbar.

Pemantauan menggunakan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 mencatat total 103 titik panas sepanjang 14-23 Agustus 2026.

Puncak hotspot terjadi pada 22 Agustus 2026, dengan 27 titik panas. Sebanyak 17 titik berada di Dharmasraya, 7 titik di Pesisir Selatan, 2 titik di Pasaman Barat, dan 1 titik di Sijunjung.

Pada 23 Agustus, masih terdeteksi 7 titik panas dan seluruhnya berada di Kabupaten Dharmasraya.

Sebelum data terbaru ISPU Padang muncul, Tasliatul menyatakan kualitas udara Sumbar secara umum masih terkendali berdasarkan stasiun pemantauan lain yang masih berfungsi.

Data Stasiun AQMS Padang Pariaman pada 14-23 Agustus menunjukkan ISPU berkisar 86-89 atau kategori Sedang. Rata-rata PM2,5 tercatat 6,21, sementara PM10 berada pada rata-rata 2,15.

“Data kualitas udara yang tersedia saat ini masih menunjukkan kondisi yang terkendali. Partikulat PM2,5 dan PM10 masih relatif rendah,” terang Tasliatul.

Menariknya, parameter yang menjadi penyumbang utama angka ISPU di Padang Pariaman ketika itu bukan PM2,5, melainkan ozon (O3) dengan nilai rata-rata 87,12.

Pemantauan BMKG Stasiun GAW Koto Tabang di Bukittinggi juga menunjukkan kualitas udara mayoritas berada dalam kategori Baik selama 1-23 Agustus 2026. Kategori Sedang hanya tercatat pada 2, 12, 13, 22, dan 23 Agustus.

Namun, perkembangan terbaru di Padang menunjukkan situasi dapat berubah. Dari sebelumnya terdapat data pemantauan yang masih berada pada kategori Sedang di stasiun lain, kini titik pemantauan Padang Pasir mencatat ISPU 334 atau Berbahaya, dengan PM2,5 sebagai parameter kritis.

Tasliatul sebelumnya mengingatkan bahwa banyaknya hotspot bukan satu-satunya faktor yang menentukan munculnya kabut asap. Kondisi meteorologi, terutama arah dan kecepatan angin, juga berperan dalam menentukan penyebaran asap.

Karena itu, keberadaan alat pemantau kualitas udara yang mampu memberikan informasi secara akurat dan real-time di Kota Padang menjadi kebutuhan penting.

Apalagi, kualitas udara kini telah mencapai level yang dinilai dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat.

Sementara AQMS Padang belum kembali berfungsi, Pemprov Sumbar terus mengoptimalkan pemantauan melalui perangkat cadangan dan memperkuat koordinasi antarinstansi.

BPBD Kota Padang juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengikuti perkembangan kualitas udara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak kesehatan akibat pencemaran udara.

Masyarakat diminta terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait. Terlebih, perubahan kondisi udara dapat berlangsung cepat seiring perkembangan hotspot serta kondisi meteorologi.

“Yang penting masyarakat tidak perlu panik. Kita tetap melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Namun, perkembangan hotspot tetap harus diwaspadai karena kondisi dapat berubah,” tutur Kepala DLH Sumbar.

Dengan ISPU Kota Padang yang kini mencapai 334, ancaman pencemaran udara tidak lagi sebatas persoalan pemantauan titik panas.

Kondisi tersebut telah berujung pada peringatan kesehatan dan mendorong BPBD meminta masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan, sementara persoalan AQMS Padang yang belum diperbaiki masih menjadi pekerjaan yang belum tuntas. (*)