Sumbardaily.com – Di balik sebatang cokelat yang dinikmati masyarakat, terdapat perjalanan panjang yang dimulai dari kebun-kebun kakao milik jutaan petani kecil di daerah tropis. Namun, tingginya nilai ekonomi kakao belum otomatis membuat kehidupan petaninya ikut sejahtera.
Ironi tersebut menjadi perhatian Dr. Zahlul Ikhsan, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand). Menurutnya, ketika permintaan dunia terhadap cokelat terus meningkat dan harga kakao internasional mencapai rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, kesejahteraan sebagian besar petani kakao Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar mengenai mengapa komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf hidup para produsennya.
Indonesia sendiri masih tercatat sebagai salah satu produsen kakao terbesar dunia. Di sisi lain, industri pengolahan kakao nasional juga berkembang pesat melalui kebijakan hilirisasi.
Kebijakan tersebut mendorong ekspor berbagai produk olahan, seperti cocoa butter, cocoa liquor, dan cocoa powder. Akan tetapi, keberhasilan sektor hilir tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan sektor hulu, khususnya di tingkat kebun rakyat.
Di tingkat petani, masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari produktivitas yang rendah, tanaman yang menua, serangan hama dan penyakit, hingga sistem pemasaran yang belum memberikan insentif memadai terhadap peningkatan kualitas.
Produktivitas Kakao Masih Rendah
Zahlul mengatakan salah satu persoalan paling mendasar dalam pengembangan kakao Indonesia adalah rendahnya produktivitas kebun rakyat.
Rata-rata produktivitas kakao Indonesia masih berada pada kisaran 700-800 kilogram per hektare. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi genetik tanaman kakao yang dapat mencapai lebih dari 2 ton per hektare apabila menggunakan bahan tanam unggul dan menerapkan praktik budidaya yang baik.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan berada pada keterbatasan sumber daya alam. Menurutnya, persoalan lebih banyak berkaitan dengan belum optimalnya pengelolaan kebun.
Produktivitas yang rendah tidak hanya berdampak terhadap pendapatan petani. Kondisi tersebut juga melemahkan daya saing industri kakao nasional.
Ketika produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan, Indonesia harus mengimpor sebagian bahan baku dari negara lain, terutama dari Afrika Barat.
Situasi tersebut menjadi ironi tersendiri. Indonesia memiliki industri pengolahan kakao yang terus berkembang, tetapi pasokan dari kebun domestik justru belum mampu menopang kebutuhan industri secara berkelanjutan.
Kakao Fermentasi Belum Mendapat Insentif Layak
Selain produktivitas, persoalan lain yang dihadapi petani adalah mutu hasil panen.
Dalam perdagangan internasional, biji kakao yang difermentasi memiliki kualitas lebih baik karena menghasilkan cita rasa dan aroma yang lebih kompleks. Fermentasi juga menjadi salah satu syarat penting untuk memasuki pasar premium.
Namun, sebagian besar petani kakao Indonesia masih menjual hasil panen tanpa melalui proses fermentasi.
Kondisi tersebut kerap dipahami sebagai rendahnya kesadaran petani terhadap mutu. Padahal, menurut Zahlul, persoalannya jauh lebih kompleks.
Fermentasi membutuhkan tambahan waktu, tenaga, sarana, dan biaya. Pada saat yang sama, insentif harga yang diterima petani sering kali hanya sekitar Rp2.000 per kilogram lebih tinggi dibandingkan kakao nonfermentasi.
Selisih harga tersebut belum cukup untuk menutup tambahan biaya dan risiko yang harus ditanggung petani.
"Dalam perspektif ekonomi, keputusan petani untuk tidak melakukan fermentasi merupakan pilihan yang rasional," kata Zahlul, dilansir dari Kepakaran Unand, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, sulit mengharapkan peningkatan mutu apabila sistem pasar belum memberikan penghargaan yang layak terhadap kualitas.
Karena itu, peningkatan kualitas kakao tidak dapat hanya dibebankan kepada petani. Dibutuhkan sistem insentif yang mampu memberikan nilai tambah secara nyata.
Industri, eksportir, dan pemerintah perlu membangun mekanisme harga yang dapat mendorong petani menghasilkan kakao berkualitas tinggi. Dengan mekanisme tersebut, kualitas tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, tetapi menjadi sumber peningkatan pendapatan petani.
Hilirisasi Jangan Berhenti di Kawasan Industri
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana konsep hilirisasi kakao diterapkan. Selama ini, hilirisasi kerap dipahami sebatas pembangunan industri pengolahan di kawasan industri. Padahal, nilai tambah juga dapat dibangun di tingkat desa.
Salah satu pendekatan yang dinilai menarik adalah pengembangan koperasi berbasis konsep One Village One Product (OVOP).
Melalui model tersebut, petani tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku. Mereka juga dapat menjadi bagian dari kepemilikan usaha pengolahan melalui koperasi.
Pendekatan ini membuka peluang agar keuntungan dari pengolahan kakao tidak seluruhnya dinikmati oleh pelaku industri di sektor hilir.
Ketika petani memiliki saham atau kepemilikan dalam unit pengolahan, mereka dapat memperoleh manfaat ganda. Selain mendapatkan pendapatan dari penjualan biji kakao, petani juga berpeluang memperoleh keuntungan dari usaha pengolahan.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengolahan kakao di tingkat lokal mampu meningkatkan nilai tambah secara signifikan dibandingkan hanya menjual biji mentah.
Dengan demikian, hilirisasi bukan sekadar menciptakan produk baru. Lebih jauh, hilirisasi juga dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki distribusi manfaat ekonomi di sepanjang rantai nilai kakao.
Pasar Global Minta Kakao Bisa Dilacak
Transformasi industri kakao juga harus mengikuti perubahan tuntutan pasar global. Pembeli internasional saat ini tidak hanya menilai mutu fisik biji kakao. Mereka juga menuntut transparansi mengenai asal-usul produk.
Regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) serta berbagai skema sertifikasi keberlanjutan mendorong penerapan sistem ketertelusuran atau traceability.
Melalui sistem tersebut, setiap produk harus dapat ditelusuri hingga ke lokasi kebun, identitas petani, waktu panen, dan proses pengolahannya. Dalam kondisi tersebut, data menjadi aset yang sama pentingnya dengan komoditas kakao itu sendiri.
Digitalisasi rantai pasok memungkinkan pembeli memperoleh kepastian bahwa kakao diproduksi secara legal, berkelanjutan, serta tidak berasal dari kawasan deforestasi.
Bagi Indonesia, penguatan sistem traceability bukan lagi sekadar pilihan. Sistem tersebut menjadi prasyarat untuk mempertahankan akses ke pasar ekspor bernilai tinggi.
Petani, Koperasi, Industri hingga Pemerintah Harus Bersinergi
Zahlul menilai transformasi industri kakao tidak mungkin berhasil apabila setiap sektor bekerja sendiri-sendiri.
Industri kakao merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan petani, koperasi, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri pengolahan, eksportir, lembaga keuangan, hingga pemerintah.
Masing-masing memiliki peran dalam memperkuat rantai nilai kakao dari hulu hingga hilir.
Penguatan sektor hulu tanpa dukungan industri, misalnya, dapat menghasilkan surplus bahan baku yang tidak terserap secara optimal. Sebaliknya, pembangunan industri pengolahan tanpa peningkatan produktivitas kebun justru dapat meningkatkan ketergantungan terhadap impor biji kakao.
Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan yang mendesak.
Perguruan tinggi dapat berperan menghasilkan inovasi varietas unggul, teknologi budidaya, maupun teknologi pascapanen.
Pemerintah bertugas memperkuat penyuluhan, pembiayaan, infrastruktur mutu, serta regulasi perdagangan.
Industri dapat memberikan kepastian pasar sekaligus insentif terhadap kualitas. Sementara itu, koperasi dapat menjadi penghubung yang memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai.
Kesejahteraan Petani Harus Jadi Ukuran Keberhasilan
Ke depan, keberhasilan pembangunan kakao Indonesia tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi atau nilai ekspor.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar nilai tambah yang kembali kepada petani.
Industri kakao yang sehat bukan sekadar industri yang menghasilkan devisa. Industri tersebut juga harus mampu menciptakan kesejahteraan secara lebih merata bagi seluruh pelaku yang berada di sepanjang rantai pasok.
Masa depan kakao Indonesia tidak hanya ditentukan oleh produktivitas kebun maupun kecanggihan pabrik pengolahan.
Masa depan komoditas tersebut juga ditentukan oleh keberhasilan membangun sistem yang adil, di mana kualitas dihargai, inovasi diterapkan, dan petani memperoleh bagian yang layak dari nilai ekonomi yang mereka ciptakan.
"Ketika petani tidak lagi hanya menjual biji kakao, tetapi ikut menikmati nilai tambah dari industri yang tumbuh di atas hasil kerja mereka, saat itulah kakao benar-benar menjadi komoditas yang tidak hanya manis di lidah konsumen, tetapi juga menyejahterakan mereka yang merawatnya sejak dari kebun," ujar Zahlul. (*)
