Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Payakumbuh menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) kepada 30 warga yang terdampak bencana hidrometeorologi dan mengalami gagal panen. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman yang mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di lobi Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Kamis (20/8/2026).
Penyaluran Banpres Payakumbuh dilakukan setelah pemerintah daerah menyelesaikan rangkaian pendataan, asesmen, hingga verifikasi terhadap warga terdampak. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan penerima bantuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Banpres Payakumbuh berasal dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut kemudian dialokasikan ke dalam APBD Kota Payakumbuh melalui mekanisme pergeseran anggaran dan direalisasikan melalui Dinas Sosial.
Elzadaswarman mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang mengalami kerugian akibat bencana maupun gagal panen.
“Banpres ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana maupun gagal panen. Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Elzadaswarman.
Menurut dia, banjir dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada 2025 turut memberikan dampak terhadap masyarakat di Kota Payakumbuh.
Kondisi yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan aliran air berdampak hingga ke wilayah Payakumbuh. Dampak tersebut juga dirasakan sektor pertanian sehingga sebagian petani mengalami gagal panen dan kehilangan hasil produksi.
Karena itu, Elzadaswarman meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan menjalankan proses sesuai ketentuan. Pengelolaan bantuan, kata dia, harus dilakukan secara tertib dan transparan.
“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan karena administrasi yang tidak tertib. Karena itu, seluruh proses harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh Yonrefli menjelaskan penetapan penerima dilakukan berdasarkan hasil asesmen Dinas Pertanian. Data tersebut selanjutnya diperiksa kembali oleh tim untuk memastikan kesesuaian antara data penerima, kondisi yang dialami, dan persyaratan bantuan.
“Dari proses tersebut, pemerintah menetapkan 30 warga sebagai penerima bantuan,” katanya.
Yonrefli mengatakan Banpres baru dapat direalisasikan pada pertengahan 2026. Sebelum disalurkan kepada warga, bantuan tersebut harus melalui tahapan penganggaran dan pergeseran APBD.
“Dana ini sebelumnya berasal dari bantuan presiden, kemudian masuk ke APBD melalui mekanisme pergeseran anggaran. Karena dana baru tersedia pada pertengahan 2026, penyalurannya memang memiliki jeda dengan waktu terjadinya bencana dan kerugian yang dialami masyarakat,” ujarnya.
Jeda waktu tersebut terjadi karena dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat perlu diproses melalui mekanisme penganggaran di daerah sebelum dapat direalisasikan kepada penerima.
Yonrefli berharap Banpres yang diterima warga dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan setelah bencana. Bantuan itu juga diharapkan mendukung proses pemulihan ekonomi, terutama bagi petani yang kehilangan hasil produksi akibat gagal panen.
“Kami berharap bantuan ini benar-benar memberikan manfaat dan dapat membantu masyarakat terdampak untuk kembali bangkit setelah mengalami kerugian akibat bencana dan gagal panen,” kata Yonrefli.
Penyaluran kepada 30 warga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana hidrometeorologi dan gagal panen. Proses pendataan, asesmen, serta verifikasi dilakukan sebelum bantuan direalisasikan agar penerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (*)
