Sumbardaily.com - Pasaman Barat kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam Sumatera turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak di Kecamatan Talamau, termasuk kawasan Polongan Anam yang menjadi salah satu titik rawan, sekaligus menyalurkan bantuan kemasyarakatan di Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang. Dalam kunjungan itu, rombongan didampingi langsung Bupati Pasaman Barat Yulianto, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan penanganan pascabencana sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan agar dapat dirumuskan langkah penyelesaian bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Bupati Pasaman Barat Yulianto menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang mengirimkan Satgas Nasional untuk melihat secara langsung kondisi daerah yang terdampak bencana.
"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, khususnya di Pasaman Barat. Dampak bencana beberapa waktu lalu cukup ekstrem dan kerusakan masih berpotensi terjadi karena Pasaman Barat merupakan daerah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan longsor," ujar Yulianto.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus dilakukan secara intensif melalui Menteri Dalam Negeri yang bertindak sebagai Ketua Satgas Nasional guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur pascabencana.
"Kami selalu menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Hari ini kami bersama-sama turun ke lapangan mendampingi Bapak Brigjen bersama rombongan untuk mencari solusi terbaik," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Supervisi PRR Pascabencana, Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dijalankan pemerintah daerah dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan untuk mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang masih ditemukan.
"Kami sudah melihat beberapa lokasi. Salah satu kendala yang kami temui adalah permasalahan sungai dan jalan. Kami melihat kondisi jalan yang memang rawan dilalui, seperti di Polongan Anam. Pemda juga sudah mencari solusi dengan membuat jalan alternatif dan ini akan kami angkat ke pusat mengingat keterbatasan anggaran di daerah," paparnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang telah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan jalan alternatif dari Jembatan Panjang menuju Bangkok sebagai akses penghubung sementara.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan juga melihat langsung kondisi penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM, Jembatan Panjang, Jembatan Aia Gadang, serta jalan alternatif yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Untuk mendukung percepatan penanganan, peningkatan Jalan Jembatan Panjang–Bangkok di Kecamatan Talamau dibiayai melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp1.416.050.071.
Sementara itu, penanganan kawasan Polongan Anam memperoleh dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai sekitar Rp12 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk menangani lima titik kerusakan dan saat ini masih berada dalam proses lelang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0305/Pasaman yang diwakili Pabung Kapten Inf. Abdul Kadir, Kapolres Pasaman Barat yang diwakili Wakapolres Kompol Yulandi, Danki Brimob AKP Sutanto, Plt Kalaksa BPBD Setia Bakti, Kaban Kesbangpol Yosmar Difia, Kasat Pol PP Handoko, Plt Kadis PU Bambang, Plt Kadis Kominfo Muharram, Kabid IKP Kominfo Yudhinal Reviola, Camat Talamau bersama Forkopimca Talamau, serta para pemangku kepentingan terkait yang ikut mendampingi proses monitoring dan evaluasi di sejumlah lokasi terdampak bencana. (*)
