Sumbardaily.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa pemerintah AS akan “menjalankan” Venezuela hingga proses transisi politik dinilai aman untuk dilakukan. Klaim tersebut disampaikan menyusul operasi militer AS di ibu kota Caracas dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, sebuah langkah yang langsung memicu kecaman luas dari komunitas internasional.
Pernyataan Trump disampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat, hanya beberapa jam setelah pasukan AS melancarkan serangan udara ke Caracas. Dalam kesempatan itu, Trump menyebut Amerika Serikat akan mengambil alih pengelolaan pemerintahan Venezuela sementara waktu.
“Kami akan menjalankan negara itu sampai tiba saatnya kami bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” kata Trump seperti dikutip Al Jazeera.
Trump menegaskan, AS tidak berniat mengulangi dinamika politik Venezuela yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, Washington tidak ingin menunjuk figur tertentu untuk memimpin Venezuela maupun mengembalikan situasi politik ke kondisi sebelumnya.
“Kami tidak ingin terlibat dengan menunjuk orang lain untuk berkuasa, dan kami tidak ingin kembali ke situasi yang sama seperti yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Serangan AS ke Caracas dilakukan pada Sabtu dini hari waktu setempat setelah berbulan-bulan tekanan intensif terhadap pemerintahan Maduro. Tekanan tersebut mencakup penyitaan kapal tanker minyak Venezuela di lepas pantai, serta serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba di kawasan Karibia. Langkah ini menuai kecaman internasional karena dinilai sebagai pembunuhan di luar proses hukum.
Washington menuduh Maduro, yang berkuasa sejak 2013, memiliki hubungan dengan kartel narkoba internasional. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh Maduro. Ia menilai Amerika Serikat berupaya menggulingkan pemerintahannya demi menguasai cadangan minyak Venezuela.
Trump mengklaim bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah dibawa ke Amerika Serikat dan akan dipindahkan ke New York untuk menghadapi dakwaan terkait narkoba.
Perusahaan Minyak AS Disebut Akan Masuk Venezuela
Dalam konferensi pers yang sama, Trump juga menyampaikan rencana keterlibatan langsung perusahaan minyak Amerika Serikat di Venezuela. Ia menyebut perusahaan-perusahaan minyak besar AS akan segera masuk untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang mengalami kerusakan parah.
“Perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar akan masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah dan mulai menghasilkan uang bagi negara itu,” kata Trump.
Trump mengklaim kebijakan tersebut akan membawa dampak ekonomi positif bagi Venezuela. Menurutnya, langkah tersebut akan menciptakan kesejahteraan dan stabilitas bagi rakyat negara tersebut.
“Apa yang kami lakukan akan membuat rakyat Venezuela menjadi kaya, mandiri, dan aman,” ujarnya.
Dikecam Internasional, Disebut “Penculikan Ilegal”
Langkah Amerika Serikat memicu reaksi keras dari berbagai kalangan internasional, mulai dari pemimpin negara, pakar hukum, hingga pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menilai tindakan AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
“Menyerang negara lain dengan melanggar hukum internasional secara nyata adalah langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, di mana hukum yang berlaku hanyalah hukum pihak terkuat,” tulis Lula di platform X.
Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia dan kontra-terorisme, mengecam keras operasi AS tersebut. Ia menyebut agresi terhadap Venezuela sebagai tindakan ilegal dan menilai penangkapan Maduro sebagai penculikan.
“Saya mengutuk agresi ilegal Amerika Serikat terhadap Venezuela,” tulis Saul, seraya menyebut penangkapan Maduro sebagai ‘penculikan ilegal’.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi tersebut. Melalui juru bicaranya, Guterres menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB.
“Sekretaris Jenderal menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Ia sangat prihatin karena aturan hukum internasional tidak dihormati,” bunyi pernyataan PBB.
Venezuela Menolak Klaim AS
Dari dalam negeri Venezuela, Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez menyampaikan penolakan tegas terhadap tindakan AS. Ia menegaskan pemerintah dan rakyat Venezuela tidak akan menyerah.
“Kami tidak akan bernegosiasi; kami tidak akan menyerah. Kemerdekaan Venezuela tidak untuk dinegosiasikan,” ujarnya, sembari menyerukan rakyat untuk tetap tenang dan bersatu.
Trump juga mengklaim Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah melakukan komunikasi dengan Delcy Rodriguez, Wakil Presiden Venezuela, yang menurut Trump telah dilantik sebagai presiden sementara.
“Dia baru saja dilantik sebagai presiden. Dia berbicara lama dengan Rubio dan berkata, ‘Kami akan melakukan apa pun yang kalian perlukan’. Dia cukup sopan, tapi sebenarnya dia tidak punya pilihan,” kata Trump.
Namun, klaim tersebut dibantah langsung oleh Rodriguez dalam konferensi pers di Caracas. Ia menegaskan Maduro tetap merupakan presiden yang sah.
“Kami menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro Presiden dan istrinya. Satu-satunya presiden Venezuela adalah Nicolas Maduro Presiden,” tegasnya.
Risiko Tinggi Bagi AS
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai mekanisme dan durasi rencana Amerika Serikat untuk “menjalankan” Venezuela. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut mengandung risiko besar.
Harlan Ullman, mantan perwira Angkatan Laut AS, memperingatkan bahwa rencana tersebut berpotensi berbalik merugikan Amerika Serikat sendiri.
“Gagasan Amerika mengambil alih Venezuela akan meledak di wajah kita,” ujarnya.
Ullman juga meragukan kemampuan AS dalam mengelola negara lain di tengah tantangan domestik yang masih dihadapi.
“Kalau Trump bilang ‘kami akan menjalankan negara itu’ kami bahkan belum mampu menjalankan Amerika dengan baik, bagaimana bisa menjalankan Venezuela?” katanya.
Menurut Ullman, AS tidak memiliki rencana matang untuk menjalankan negara yang kompleks seperti Venezuela. “Sebuah negara itu sangat kompleks. Kita tidak memiliki pengetahuan, pemahaman, maupun logistik untuk melakukan ini,” ujarnya. (red)
















