Sumbardaily.com, Padang – Enam belas tahun telah berlalu sejak gempa besar mengguncang Sumatera Barat (Sumbar) pada 30 September 2009. Namun, peristiwa bermagnitudo 7,6 itu masih membekas kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Ribuan korban jiwa, 135.000 rumah hancur, hingga kerugian ekonomi mencapai Rp22 triliun menjadi catatan kelam sekaligus peringatan bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus diperkuat secara berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, saat menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Internasional Penanggulangan dan Mitigasi Bencana ke-3 (3rd ICDMM) yang digelar di Universitas Andalas (Unand), Senin (29/9/2025). Menurutnya, bencana besar 2009 tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga membuka kesadaran baru mengenai pentingnya mitigasi yang berbasis riset ilmiah.
“Delapan puluh satu persen wilayah Indonesia rawan bencana gempa,” ujar Suharyanto di hadapan peserta konferensi.
Ia menegaskan bahwa ancaman tidak hanya datang dari Sumbar, tetapi juga dari banyak wilayah lain, termasuk daerah-daerah dengan sesar baru yang sebelumnya belum teridentifikasi, seperti Cianjur, Sumedang, dan Poso.
Riset sebagai Pondasi Mitigasi
Suharyanto menekankan bahwa mitigasi bencana tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan tradisional. Diperlukan riset kebumian yang lebih kuat, kolaborasi lintas sektor, dan strategi adaptif yang melibatkan pentaheliks: pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
Ia menguraikan tiga langkah utama mitigasi berbasis riset. Pertama, memperkuat penelitian di bidang kebumian untuk pemetaan risiko yang lebih detail. BNPB, lanjutnya, telah memanfaatkan riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta universitas untuk mengidentifikasi zona megathrust. Data tersebut menjadi dasar penyusunan peta evakuasi di 182 desa rawan tsunami di Indonesia.
Belajar dari pengalaman Jepang saat gempa dan tsunami 2011, Suharyanto mengingatkan bahwa bangunan tahan gempa saja tidak cukup. “Ke depan, selain rumah tahan gempa, kita juga perlu memikirkan rumah tahan tsunami,” katanya.
Pendekatan Struktural dan Non-Struktural
Kedua, mitigasi jangka panjang membutuhkan pendekatan struktural berbasis rekayasa. Tata ruang, penguatan bangunan, serta desain yang adaptif terhadap gempa dan tsunami menjadi hal penting untuk meminimalkan kerugian.
“Perencanaan yang matang akan mengurangi risiko korban sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan,” ujar dia.
Ketiga, pendekatan non-struktural melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi modern. Menurut Suharyanto, perubahan perilaku masyarakat dapat dipercepat dengan teknologi, misalnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk simulasi bencana, evakuasi, maupun kedaruratan.
Ia juga menekankan pentingnya menggabungkan teknologi dengan kearifan lokal, seperti konsep rumah panggung di Sumbar yang terbukti relevan untuk adaptasi terhadap ancaman alam.
“Sekali lagi saya tekankan, kearifan lokal tidak boleh ditinggalkan. Justru, jika dikombinasikan dengan riset modern dan teknologi, hasilnya akan jauh lebih efektif,” kata Suharyanto.
Kolaborasi untuk Resiliensi
Di akhir sambutannya, Kepala BNPB mengajak seluruh pihak untuk membangun kerja sama yang solid. Bencana, menurutnya, bukan sekadar urusan pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama.
“Bencana adalah urusan bersama. Mari bekerja dalam ritme yang sama, tidak sendiri-sendiri, agar tujuan menuju resiliensi berkelanjutan bisa terwujud,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa gempa Sumbar 2009 telah memberi pelajaran berharga. Dari tragedi itu, lahir dorongan untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih kuat, berbasis riset, adaptif, dan inklusif.
Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman dari zona megathrust maupun sesar aktif lain di masa mendatang. (red)
