Sumbardaily.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut pekerja kompeten menjadi salah satu penentu keberhasilan Indonesia dalam memperkuat industrialisasi dan membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, agenda hilirisasi hingga ketahanan pangan dan energi tidak akan berjalan maksimal tanpa tenaga kerja yang mampu mengolah potensi nasional menjadi nilai tambah.
Pernyataan itu disampaikan Yassierli saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (17/8/2026).
Dalam momentum peringatan kemerdekaan tersebut, Yassierli menilai Indonesia memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki. Kemerdekaan, kata dia, memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membangun kemampuan sendiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada pengelolaan sumber daya. Kemampuan sumber daya manusia untuk mengolah dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan.
“Tidak ada hilirisasi tanpa manusia yang mampu mengerjakannya, tidak ada industrialisasi tanpa pekerja yang kompeten, dan tidak ada kemandirian ekonomi tanpa kekuatan tenaga kerja Indonesia,” ujar Yassierli.
Untuk mendukung arah tersebut, Kemnaker menetapkan empat fokus utama dalam pembangunan ketenagakerjaan. Fokus tersebut mencakup pengembangan pekerja kompeten yang siap menghadapi perubahan, pembangunan pasar kerja yang adaptif, penciptaan dunia kerja yang inklusif, serta penguatan hubungan industrial yang harmonis dan adaptif.
Pada fokus pertama, Kemnaker memperkuat pembangunan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
Yassierli menekankan kompetensi pekerja tidak boleh hanya disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Sistem pengembangan tenaga kerja juga harus mampu mengantisipasi perubahan akibat digitalisasi, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), otomasi, transisi energi, hingga munculnya industri baru.
“Kita harus semakin mampu membaca perubahan kebutuhan industri agar sistem pelatihan kita tidak selalu datang terlambat. Sebab pada akhirnya, kedaulatan industri membutuhkan kedaulatan kompetensi,” katanya.
Menurut dia, kemampuan membaca kebutuhan industri menjadi penting agar tenaga kerja yang dipersiapkan tidak tertinggal ketika terjadi perubahan dalam dunia kerja. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat berjalan sejalan dengan perkembangan industri.
Fokus kedua berkaitan dengan pembangunan pasar kerja yang adaptif. Kemnaker mendorong penguatan layanan informasi pasar kerja, pencocokan kerja atau job matching, pemagangan, serta program reskilling dan upskilling.
Data Sakernas Mei 2026 menunjukkan sekitar 148 juta penduduk Indonesia telah bekerja. Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,65 persen.
Yassierli mengatakan kondisi tersebut perlu diikuti dengan mekanisme pasar kerja yang mampu mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri secara lebih efektif.
“Pasar kerja harus mampu mempertemukan orang yang membutuhkan pekerjaan dengan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi mereka, secara lebih cepat dan tepat,” ujar Menaker.
Sementara itu, fokus ketiga diarahkan pada pembangunan dunia kerja yang inklusif. Kemnaker berupaya memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh kompetensi sekaligus mendapatkan pekerjaan yang layak.
Adapun fokus keempat menyasar penguatan regulasi dan hubungan industrial. Menurut Kemnaker, hubungan industrial perlu dibangun agar perkembangan industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.
Yassierli menilai keberhasilan penguatan industri pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan industri. Kekuatan tersebut juga harus tercermin melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pekerja.
Atas dasar itu, setiap program ketenagakerjaan diharapkan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Manfaat tersebut mencakup proses memperoleh kompetensi, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, hingga mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
“Tugas kita adalah membuat perjalanan mereka menjadi lebih baik: dari belajar menjadi kompeten, dari kompeten memperoleh pekerjaan, dari bekerja menjadi semakin produktif, dan dari produktivitas memperoleh kehidupan yang semakin sejahtera,” pungkasnya. (*)
