Sumbardaily.com, Bukittinggi – Wacana menjadikan Kota Bukittinggi sebagai daerah istimewa kembali mengemuka dengan mengedepankan peran historis kota tersebut sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Status Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan nasional pada masa krisis kemerdekaan dinilai menjadi dasar utama penguatan usulan daerah istimewa, setara dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dukungan terhadap wacana tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah. Ia menilai, jejak sejarah Bukittinggi sebagai Ibu Kota PDRI menunjukkan posisi strategis kota itu dalam perjalanan Republik Indonesia, sehingga layak dikaji untuk memperoleh status khusus atau keistimewaan.
Mahyeldi menegaskan, pembahasan mengenai daerah istimewa Bukittinggi harus dilakukan secara mendalam dan berbasis aspirasi masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan niniak mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi prasyarat penting sebelum wacana tersebut dibawa ke tingkat yang lebih luas.
“Perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan di tingkat nasional,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan akademik untuk memperkuat argumentasi usulan tersebut. Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, menurut Mahyeldi, perlu menggelar seminar atau forum ilmiah dengan menghadirkan narasumber yang kompeten agar dasar historis dan konseptual penetapan daerah istimewa dapat disusun secara komprehensif.
Pandangan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam pertemuan dengan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias yang berlangsung di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026).
Pertemuan itu secara khusus membahas penguatan wacana penetapan Kota Bukittinggi sebagai daerah istimewa dengan menekankan identitas Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan bahwa Bukittinggi merupakan salah satu kota paling penting dalam sejarah Provinsi Sumbar dan Republik Indonesia. Kota ini memiliki catatan sejarah sebagai pusat pemerintahan nasional pada masa awal kemerdekaan.
Ramlan menjelaskan, setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948.
“Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948,” kata Ramlan.
Menurut Ramlan, Pemko Bukittinggi saat ini terus berupaya meyakinkan berbagai pihak agar mendukung pemberian status khusus tersebut. Upaya itu dilakukan dengan menegaskan kembali fakta sejarah bahwa Bukittinggi pernah menjadi pusat pemerintahan NKRI dalam situasi darurat.
“Karena secara historis, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan wacana, Ramlan juga mengungkapkan rencana menghadirkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai narasumber dalam seminar. Kehadiran Sri Sultan dinilai penting untuk berbagi pengalaman mengenai penerapan status daerah istimewa di Indonesia. (red)
