Sumbardaily.com, Padang – Banjir bandang yang melanda Kota Padang tidak hanya merusak rumah dan harta benda warga, tetapi juga meninggalkan dampak mendalam bagi kelompok rentan. Di tengah kondisi darurat tersebut, sebanyak 33 penyandang disabilitas tercatat sebagai korban terdampak bencana dan membutuhkan perhatian khusus dalam pemulihan pascabencana.
Kelompok penyandang disabilitas, termasuk warga lanjut usia, menjadi pihak yang paling merasakan dampak ketika banjir menerjang permukiman mereka. Keterbatasan fisik membuat proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi lebih sulit. Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah cepat untuk memastikan kelompok rentan ini tidak terabaikan.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mendata dan menyalurkan bantuan kepada seluruh penyandang disabilitas yang terdampak banjir bandang. Menurutnya, perhatian terhadap kelompok disabilitas menjadi prioritas utama dalam penanganan sosial pascabencana.
“Iya, ada 33 orang saudara kita yang disabilitas yang menjadi korban terdampak banjir lalu, mereka sudah kita bantu,” ujar Eri Sendjaya, Kamis (18/12/2025).
Bantuan yang diberikan kepada 33 penyandang disabilitas tersebut berupa sandang dan pangan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada korban terdampak untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Terpisah, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa kepedulian Pemko Padang terhadap penyandang disabilitas tidak hanya muncul saat terjadi bencana. Menurutnya, pemerintah kota secara konsisten memberikan perhatian serius melalui pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok disabilitas.
Ia menjelaskan bahwa perhatian tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk program, mulai dari jaminan kesehatan gratis, bantuan permakanan, dukungan usaha ekonomi produktif, hingga bantuan alat bantu kemandirian dan layanan pendukung lainnya.
“Perhatian itu berupa jaminan kesehatan gratis, bantuan permakanan, usaha ekonomi produktif, dan bantuan alat bantu kemandirian dan lainnya,” jelas Fadly.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah untuk bersama-sama memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Upaya tersebut dilakukan melalui regulasi dan kebijakan yang berpihak, program kegiatan yang berkelanjutan, serta pembentukan budaya masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Selain itu, keterbukaan akses layanan publik yang ramah disabilitas diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih adil bagi mereka.
“Kita bisa meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, dan mendorong terbukanya akses layanan publik yang ramah disabilitas,” kata Fadly Amran.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemko Padang berharap penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik wilayah terdampak, tetapi juga memastikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak. (red)
