IPW Ungkap Beda Gaya Suyudi Ario Seto, Idham Azis dan Listyo Sigit Saat Awal jadi Kapolri

Sumbardaily.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah awal Jenderal Suyudi Ario Seto setelah dilantik sebagai Kapolri bukan sekadar konsolidasi organisasi. Perombakan besar-besaran yang dilakukan sehari setelah dirinya resmi memimpin Polri dinilai sebagai regrouping kekuatan yang sehaluan.

Gebrakan itu terlihat dari mutasi besar di jajaran internal Polri. Dalam waktu singkat setelah mendapat persetujuan DPR dan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026), Suyudi langsung mengubah sejumlah posisi strategis yang sebelumnya ditempati pejabat pada era Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai langkah tersebut sangat berbeda dibanding pola yang dilakukan para Kapolri sebelumnya. Salah satu perbedaannya terletak pada kecepatan Suyudi dalam mengubah simpul-simpul strategis organisasi.

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Astamaops, Astamarena, AsSDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK, serta sejumlah pejabat unsur pelaksana tugas pokok Polri, yakni Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam, langsung mengalami pergantian.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Tak berhenti pada struktur pusat, perombakan juga menjalar ke tingkat kewilayahan. Sebanyak 19 Kapolda diganti. Sejumlah struktur pendukung Polri, seperti Kalemdiklat, Kasespim dan Gubernur Akpol, turut mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, sebanyak 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada era Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot atau dimutasi.

Menurut IPW, pola tersebut tidak lazim untuk seorang Kapolri yang baru saja dilantik. Organisasi Polri yang besar biasanya membutuhkan konsolidasi dengan mempertimbangkan stabilitas internal, termasuk hubungan senioritas dan jaringan kakak asuh yang terbentuk sejak pendidikan Akademi Kepolisian.

IPW menilai filosofi kepolisian semestinya mengedepankan pendekatan merangkul, akomodatif, persuasif dan koordinatif, bukan pendekatan radikal atau frontal.

Pola tersebut, menurut IPW, pernah terlihat ketika Jenderal Idham Azis dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai memimpin Polri.

Saat Idham Azis menjadi Kapolri, misalnya, diperlukan waktu sekitar tujuh hari sebelum dilakukan mutasi. Bahkan posisi Kabareskrim yang ditinggalkannya ketika menjadi Kapolri tidak langsung diisi.

Mutasi baru dilakukan melalui Surat Telegram Nomor ST/3229/XII/KEP./2019 pada 6 Desember 2019. Artinya, salah satu posisi strategis di tubuh Polri dibiarkan kosong selama lebih dari satu bulan.

Kondisi itu berbeda dengan Suyudi. Sehari setelah dilantik, berbagai simpul strategis langsung berubah.

IPW juga membandingkan langkah Suyudi dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ketika pertama kali menjabat Kapolri.

Listyo disebut lebih dahulu membangun legitimasi sebelum melakukan penataan elite organisasi. Meskipun memiliki modal politik yang kuat dari Presiden Joko Widodo, posisi Listyo saat itu berbeda karena merupakan lulusan Akpol 1991 dan relatif lebih junior dibanding sejumlah jenderal senior ketika diangkat menjadi Kapolri.

Karena itu, langkah awal Listyo tidak langsung berupa pembersihan besar-besaran. Ia terlebih dahulu membangun narasi kelembagaan melalui konsep Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan serta sosok polisi yang tegas tetapi humanis.

Setelah itu, penataan elite dilakukan melalui mutasi pada 18 Februari 2021. Komjen Agus Andrianto dipindahkan dari Kabaharkam ke posisi Kabareskrim. Komjen Arief Sulistyanto yang sebelumnya Kalemdiklat menjadi Kabaharkam.

Komjen Rycko Amelza Dahniel dari Kabaintelkam menjadi Kalemdiklat, sedangkan Paulus Waterpauw masuk sebagai Kabaintelkam.

IPW menilai pola tersebut berbanding terbalik dengan langkah Suyudi yang langsung mengubah banyak posisi strategis.

Perubahan cepat itu dinilai berpotensi menimbulkan gesekan internal. Sebab, anggota yang dicopot atau dipindahkan dapat merasa kecewa.

Padahal, mutasi sebagai tour of duty semestinya menghasilkan soliditas organisasi apabila dilakukan berdasarkan merit system.

Terlebih, terdapat perwira tinggi yang baru menjabat sebuah posisi belum sampai satu tahun tetapi sudah dipindahkan.

"IPW mengingatkan Suyudi agar tidak melakukan "gebrakan radikal" tanpa alasan yang objektif dan kuat. Alasan pencopotan, seharusnya dapat didasarkan pada catatan Propam mengenai pelanggaran kode etik Polri ataupun dugaan tindak pidana," katanya, Senin (5/10/2026).

IPW juga melihat adanya faktor kekuatan Presiden Prabowo Subianto di balik kecepatan perubahan yang dilakukan Suyudi.

Polri berada di bawah Presiden dalam struktur ketatanegaraan. Karena itu, IPW menilai dukungan Presiden Prabowo menjadi kekuatan besar bagi Kapolri baru dalam melakukan penataan organisasi.

Hal tersebut dinilai terlihat sejak proses pergantian Kapolri. Pergantian Listyo Sigit berlangsung mengejutkan karena sebelumnya tidak banyak tanda yang terpublikasi.

Padahal, desakan agar Presiden Prabowo mengganti Listyo yang telah memimpin Polri selama lebih dari lima tahun sudah lama muncul.

Namun, pada 1 Oktober 2026 publik justru dikejutkan dengan pelaksanaan fit and proper test terhadap Komjen Suyudi Ario Seto yang saat itu menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai calon tunggal Kapolri.

Presiden Prabowo sebelumnya mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 kepada DPR.

Surat tersebut berisi usulan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan penunjukan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri.

Sehari kemudian, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 1 Oktober 2026. Proses persetujuan tersebut hanya berlangsung 22 menit sebelum Komjen Suyudi disetujui secara aklamasi sebagai Kapolri.

Persetujuan Komisi III kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Pada hari yang sama, 1 Oktober 2026 pukul 14.45 WIB, Komjen Suyudi Ario Seto dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.

Kecepatan proses pergantian tersebut kemudian dikaitkan IPW dengan kecepatan mutasi setelah Suyudi menjadi Kapolri.

"Nama-nama yang masuk dalam mutasi kemungkinan telah dipersiapkan sebelum keputusan mengenai calon pengganti Kapolri ditetapkan. Sebab, jika seluruh proses baru dimulai setelah pelantikan, Kapolri baru dinilai membutuhkan waktu untuk menyusun perubahan tersebut," katanya.

Apalagi, kata Sugeng, proses dilakukan melalui Wanjakti, diperlukan waktu berhari-hari. IPW juga menilai Wanjakti merupakan gerbong pada era Listyo Sigit sehingga dianggap sangat sulit apabila mekanisme tersebut digunakan untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat.

Gerbong Listyo Sigit Bergeser

Dalam mutasi perdana tersebut, sejumlah nama yang berada di posisi strategis era Listyo Sigit bergeser.

Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri dimutasi menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kabareskrim Komjen Syahardiantono dipindahkan menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan juga dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP.

Sementara Komjen Ricky Zainal Panca Putra Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat dimutasi menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Perubahan yang paling mencolok salah satunya menimpa Irjen Pipit Rismanto. Perwira lulusan Akpol 1994 itu belum genap tiga bulan menjabat Kapolda Jawa Barat ketika dicopot dan dimutasi dengan penugasan di Kemenkum.

"Kami menduga pencopotan Irjen Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jawa Barat berkaitan dengan posisi Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar dalam kontestasi politik 2029," ujarnya.

Dalam perspektif sosiologi organisasi, IPW menilai mutasi tersebut dapat dibaca sebagai degradasi kekuasaan internal tanpa disertai degradasi pangkat. Mereka secara formal tetap menyandang pangkat yang sama, tetapi secara struktur tampak seperti "dibuang".

"Gerbong Listyo Sigit baik yang merupakan teman seangkatan Akpol 1991 maupun kelompok lainnya, dinilai merasakan dampak serupa," ungkap Ketua IPW.

Di sisi lain, IPW melihat adanya kelompok dari luar struktur Polri yang ditarik masuk ke sejumlah posisi strategis. Kelompok tersebut berasal dari BNN dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Dari BNN, Brigjen Agus Dwi Hermawan yang sebelumnya Pati Bareskrim penugasan BNN dimutasi menjadi Aslog Kapolri. Brigjen Putu Putera Sadana, Pati Bareskrim penugasan BNN, menjadi Wakabareskrim.

Kemudian Brigjen Deni Dharmapala, Pati Bareskrim penugasan BNN, menjadi As SDM Kapolri.

Brigjen Roy Hardi Siahaan, Pati Bareskrim penugasan BNN, dimutasi menjadi Kapolda Jawa Tengah. Sementara Brigjen Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

Dari kelompok luar lainnya, BIN turut mengirim sejumlah personel ke tubuh Polri. Irjen Dedy Kusuma Bakti dimutasi menjadi Kabaintelkam. Irjen Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau. Sedangkan Irjen Victor Alexander Lateka dimutasi menjadi Wadankorbrimob.

"Rangkaian mutasi tersebut menunjukkan bahwa Suyudi tidak hanya melakukan perpindahan personel biasa. Banyak simpul utama organisasi yang berubah sekaligus," ujarnya.

Mulai dari pengawasan melalui Irwasum, penyidikan melalui Bareskrim, intelijen melalui Baintelkam, keamanan melalui Baharkam, disiplin internal melalui Propam, pendidikan melalui Lemdiklat, antiteror melalui Densus, hingga 19 komando kewilayahan.

"Karena itu, IPW menilai bobot politik dan organisasional langkah Suyudi jauh berbeda dengan pola yang ditempuh Listyo Sigit saat awal menjabat Kapolri," katanya.

Kini, setelah pergantian besar tersebut, tantangannya adalah memastikan perubahan personel benar-benar menghasilkan soliditas, bukan justru meninggalkan friksi baru di tubuh Polri.

"Gebrakan awal Suyudi telah mengubah banyak "command nodes" sekaligus, sehingga konsolidasi berikutnya akan menjadi ujian untuk membuktikan apakah perubahan tersebut mampu menghasilkan satu komando yang solid," tuturnya.

Sementara itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Dudung Abdurachman yang dipercaya menjadi Menko Polkam. (*)