Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecerdasan Buatan untuk Ekonomi Digital Indonesia

Sumbardaily.com, Jakarta - Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin menunjukkan perannya sebagai pengubah lanskap bisnis berbasis teknologi dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi global.

Indonesia, dengan tingkat adopsi AI yang tinggi di kawasan Asia Tenggara, memiliki potensi sangat besar untuk memanfaatkan momentum ini dalam mempercepat transformasi digital nasional.

Data terbaru dari Oliver Wyman (2023) mengungkapkan bahwa meskipun baru 13 persen bisnis di Indonesia yang mencapai tahap adopsi AI lanjutan (advanced), lebih dari 80 persen pelaku usaha telah mulai berinvestasi atau mengintegrasikan AI dalam kegiatan operasional mereka.

Proyeksi ekonomi global terkait AI menunjukkan angka yang menjanjikan. McKinsey Global Institute (2023) memperkirakan AI akan menyumbang hingga USD13 triliun terhadap perekonomian dunia pada 2030, setara dengan peningkatan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 1,2 persen per tahun.

Sementara itu, laporan PwC bahkan memproyeksikan dampak ekonomi AI mencapai USD15,7 triliun pada tahun yang sama.

World Economic Forum (WEF) mengidentifikasi AI sebagai kekuatan pendorong utama dalam era Revolusi Industri 4.0 yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

Bank Dunia menekankan potensi AI bagi negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam mengurangi kesenjangan digital dan mendorong inovasi di sektor-sektor vital seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Isu strategis mengenai peran kedaulatan AI dalam memberdayakan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi topik sentral dalam diskusi panel "Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?" yang digelar Forum Wartawan Teknologi (FORWAT) dalam rangka HUT ke-5 organisasi tersebut.

Diskusi yang dimoderatori oleh Ardhi Suryadi, Wakil Pemimpin Redaksi Detik, menghadirkan empat pakar dari berbagai latar belakang: Adrian Lesmono (Country Consumer Business Lead NVIDIA), Sri Safitri (Sekjen Partnership Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial/KORIKA), Nailul Huda (Direktur Ekonomi Digital CELIOS), dan Insaf Albert Tarigan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan).

"Kedaulatan AI bukan sekadar wacana teoretis lagi. Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri merupakan fondasi penting bagi kedaulatan digital Indonesia secara keseluruhan. Kedaulatan AI bermakna memiliki kontrol penuh atas data, serta kemampuan untuk mengakselerasi dan mengefisienkan proses digital," ungkap Adrian Lesmono dari NVIDIA.

Implementasi AI di Indonesia perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional.

Upaya konkret ke arah ini telah dimulai, salah satunya melalui pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) yang bertujuan menjembatani kesenjangan kolaborasi antara empat pilar utama: pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas publik.

Tantangan Pengembangan AI di Indonesia

Sri Safitri, Sekjen Partnership KORIKA, mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengembangan ekosistem AI nasional.

"Kendala pertama dan paling krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang AI. Hingga saat ini, jumlah individu dengan keahlian AI masih sangat minim, terlebih program studi khusus AI di perguruan tinggi Indonesia baru saja dimulai," paparnya.

Selain itu, Sri Safitri menambahkan, "Infrastruktur digital yang belum memadai juga menjadi hambatan signifikan. Kemudian, kita masih menghadapi masalah minimnya pendanaan serta aktivitas riset dan pengembangan (R&D). Dari aspek regulasi, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan data dan perumusan kebijakan terkait AI. Terakhir, akses terhadap teknologi AI terkini masih terbatas."

Nailul Huda dari CELIOS menyoroti tren positif yang mulai terlihat. "Adopsi AI yang berkembang pesat di sektor finansial dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi. Dengan dukungan strategi pemerintah yang tepat, kolaborasi lintas industri, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI berpotensi memberdayakan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat tetapi juga inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Pemerintah memiliki posisi strategis dalam mendorong pengembangan ekosistem AI nasional, terutama melalui kerangka regulasi yang mengatur implementasi AI dan tata kelolanya untuk memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan risiko.

Insaf Albert Tarigan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan menekankan urgensitas penyempurnaan strategi AI nasional.

"Diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang berfungsi sebagai blueprint komprehensif bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI," jelasnya.

"Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama dengan mitra global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama. Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia," tambah Tarigan.

Penguatan kedaulatan AI di Indonesia perlu didorong dengan mendukung lebih banyak sektor untuk bertransformasi dari fase Taker (pengguna) menjadi Shaper (pembentuk) dan Maker (pengembang). Beberapa perusahaan telah memulai langkah ini.

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), misalnya, tidak hanya memanfaatkan AI untuk meningkatkan layanan pelanggan dan kinerja jaringan, tetapi juga aktif membangun ekosistem AI inklusif melalui pengembangan talenta, program pelatihan, serta kolaborasi strategis untuk memeratakan akses teknologi AI di berbagai sektor.

Inovasi AI yang dikembangkan Indosat mencakup Sahabat-AI, Indosat AI Experience Center, dan Digital Intelligence Operation Center (DIOC).

Perusahaan teknologi lain seperti GoTo juga telah mengintegrasikan AI untuk mempersonalisasi preferensi pelanggan dan memprediksi pola permintaan.

Sementara itu, Kata.ai fokus mengembangkan solusi AI untuk interaksi pelanggan melalui sistem percakapan otomatis.

Sektor pemerintahan pun tidak ketinggalan dalam adopsi AI, dengan implementasi untuk otomatisasi layanan publik dan moderasi konten digital oleh Komdigi.

Diskusi panel ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman strategis tentang peran AI dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, serta memperkuat jejaring kolaboratif untuk membangun ekosistem AI nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mengedepankan kedaulatan AI, Indonesia berpotensi tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan aktif dalam pembentukan dan pengembangan ekosistem AI global, sekaligus mendorong transformasi digital yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. (red)