Sumbardaily.com – Perkembangan keuangan syariah di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren positif. Tingkat inklusi keuangan syariah di Ranah Minang pada 2025 tercatat mencapai 92,14 persen, menandai semakin kuatnya penerimaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan layanan keuangan berbasis syariah.
Capaian tersebut dipaparkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang digelar di Istana Gubernur Sumbar, Senin (11/5/2026).
Dalam forum tersebut, Mahyeldi menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar terus mengalami kemajuan melalui berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah daerah bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Rapat itu turut dihadiri pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual. Selain itu, hadir pula jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan sejumlah instansi vertikal lainnya.
Mahyeldi menegaskan penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu fokus penting pembangunan daerah di Sumbar. Menurutnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan penguatan identitas budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi ABS-SBK.
“Penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi syariah melalui berbagai regulasi dan program daerah. Salah satunya melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
Selain fokus pada sektor keuangan, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan ekosistem halal melalui berbagai inovasi selama 2025.Salah satu langkah yang dilakukan ialah penetapan kawasan Halal Life Style di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kawasan tersebut dikembangkan sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Berbagai program keagamaan dan pembinaan karakter rutin dilaksanakan di kawasan itu, seperti Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyebut Sumbar juga terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan nasional.
Saat ini, Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Menurutnya, penguatan wisata halal dan budaya turut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.
“Peningkatan kunjungan wisatawan terus terjadi seiring penguatan wisata halal dan budaya di Sumbar,” katanya.
Di sektor perbankan syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK).
Pertumbuhan tersebut didukung keberadaan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Sumbar.
Selain memperkuat layanan keuangan syariah, Pemprov Sumbar juga tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” jelas Mahyeldi.
Pemerintah daerah juga terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional dan program pendukung lainnya.
Beberapa program yang terus dikembangkan di antaranya Seminar Wakaf Internasional, World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, hingga digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid maupun UMKM.
Melalui berbagai langkah tersebut, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menjadikan daerah itu sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat.
“Kami ingin menjadikan Sumbar sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat,” tegasnya. (*)
