Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah.
Pasalnya, menurut Jokowi, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat,” ujar Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Sidoarjo dilansir dari Situs Resmi Sekretariat Kabinet, Senin (22/8/2022).
Jokowi menuturkan bahwa saat ini di Jawa Timur masih ada sekitar tujuh juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.
Untuk itu, Jokowi mendorong Kementerian ATR/BPN untuk segera mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” imbuh Jokowi.
Baca Juga:
Eks Napi Kasus Korupsi Boleh Nyaleg di Pemilu 2024, Ini Penjelasan KPU Padang
Menkes Minta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gunakan Alkes Produksi Dalam Negeri
Lebih lanjut Jokowi mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah.
Konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia, menurut Presiden, masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini bukti hak hukum atas tanah,” sebut Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah.
Pada tahun 2016, pemerintah mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.
“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” papar Jokowi. (red)
