Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memacu proses pendataan kerusakan rumah pascabencana hidrometeorologi sebagai bagian krusial dari upaya pemulihan pascabencana.
Pendataan tersebut tidak hanya dilakukan secara menyeluruh, tetapi juga diperbarui secara berkala melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa seluruh data kerusakan telah difinalisasi bersama para bupati dan wali kota, serta melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut Mahyeldi, keterbukaan data menjadi prinsip utama agar publik dapat memantau perkembangan penanganan dampak bencana secara langsung.
“Pendataan kerusakan rumah sudah kami finalisasi bersama bupati dan wali kota serta Forkopimda. Seluruh perkembangan data juga dapat diakses masyarakat melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat mengikuti Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Pascabencana Hidrometeorologi di Wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Jakarta. Rapat ini diikuti oleh para gubernur serta kepala perangkat daerah terkait dari berbagai provinsi.
Dalam forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga merupakan kunci utama dalam mempercepat penyaluran bantuan pemerintah.
Tito menegaskan, data yang disampaikan harus cepat, akurat, dan valid agar pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan.
Ia juga mengingatkan agar pendataan dilakukan secara rinci dan detail dengan pendekatan by name by address, mulai dari kategori rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi.
Mahyeldi memaparkan, berdasarkan hasil pendataan sementara, bencana hidrometeorologi di Sumbar telah menyebabkan 4.286 unit rumah mengalami kerusakan berat, 2.954 unit rusak sedang, 6.725 unit rusak ringan, serta 750 unit rumah dilaporkan hanyut.
Data tersebut masih terus diverifikasi untuk memastikan akurasi sebelum dijadikan dasar kebijakan lanjutan.
Terkait rencana relokasi warga terdampak, Mahyeldi menegaskan bahwa penentuan lokasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Lokasi relokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan penting, di antaranya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memiliki status lahan yang jelas dan sah, serta memperoleh rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
“Yang paling penting, lokasi relokasi tidak boleh terlalu jauh dari permukiman awal masyarakat terdampak, dengan luas lahan minimal satu hektare,” tegas Mahyeldi.
Saat ini, proses verifikasi rumah terdampak masih terus berlangsung. Pemprov Sumbar melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Universitas Andalas (Unand) guna memastikan validitas data sebelum tahap pemulihan pascabencana dilanjutkan ke fase pembangunan hunian tetap. (red)
