Sumbardaily.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mendengar aspirasi rakyat dan menindak tegas segala bentuk tindakan anarkis.
Dalam pernyataan pers di Istana, Minggu (31/8/2025), Presiden menyoroti peran DPR RI dan aparat penegak hukum yang dinilainya harus segera berbenah, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan di tengah memanasnya situasi politik dan sosial pasca aksi demonstrasi besar di sejumlah kota.
Gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil belakangan dipicu oleh berbagai kebijakan DPR yang dinilai kontroversial, serta perilaku aparat di lapangan yang dianggap berlebihan.
“Aspirasi murni yang disampaikan rakyat harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai wajib dilindungi. Tetapi kalau ada yang bertindak anarkis, merusak, bahkan menjurus pada makar dan terorisme, negara tidak boleh ragu untuk bertindak tegas,” ujar Presiden Prabowo.
Sejak pekan lalu, sejumlah kota besar di Indonesia diguncang aksi unjuk rasa mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap sejumlah kebijakan DPR, termasuk rencana kenaikan tunjangan anggota dewan serta agenda kunjungan kerja ke luar negeri yang dianggap menghamburkan uang negara.
Di sisi lain, aparat kepolisian yang diterjunkan untuk mengamankan aksi justru menuai sorotan. Sejumlah laporan menyebutkan adanya tindakan berlebihan, termasuk penembakan gas air mata yang memicu korban luka.
Kejadian ini menambah ketegangan di tengah masyarakat yang menuntut perubahan nyata.
Situasi tersebut membuat Presiden Prabowo memanggil Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, serta para Ketua Umum partai politik dari koalisi maupun oposisi untuk duduk bersama di Istana. Hasil pertemuan inilah yang kemudian diumumkan langsung dalam pernyataan pers.
Teguran untuk DPR dan Partai Politik
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa DPR dan partai politik harus segera melakukan koreksi diri.
Ia menegaskan, anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru atau tidak berpihak pada rakyat harus ditindak tegas.
Menurut laporan yang diterima Presiden, sejumlah partai politik telah mencabut keanggotaan beberapa anggota DPR per 1 September 2025.
Selain itu, pimpinan DPR juga sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan internal, di antaranya pemangkasan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Saya mengingatkan, anggota DPR harus peka dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Tidak boleh lagi ada sikap arogan atau mengabaikan suara masyarakat. Kalau tidak, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan,” tegas Presiden.
Langkah ini disebut sebagai respons langsung atas desakan publik yang menuntut DPR berhenti membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri.
Bagi Presiden Prabowo, keputusan partai dan pimpinan DPR ini adalah awal yang baik, meski belum cukup.
Selain menyoroti DPR, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan disiplin di tubuh kepolisian. Ia menegaskan bahwa aparat yang diduga melakukan kesalahan dalam pengamanan aksi sudah mulai diperiksa.
Proses ini, kata Presiden, harus dilakukan terbuka agar publik melihat bahwa pemerintah serius menegakkan keadilan.
“Aparat harus melindungi rakyat, bukan sebaliknya. Tindakan sewenang-wenang tidak boleh dibiarkan. Pemeriksaan harus dilakukan cepat dan transparan agar masyarakat percaya hukum ditegakkan dengan adil,” ucap Presiden.
Lebih jauh, Presiden memberi instruksi langsung kepada kepolisian dan TNI untuk bertindak tegas sesuai hukum terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, dan pengacauan di sentra-sentra ekonomi.
Namun ia menekankan, tindakan tegas bukan berarti membungkam suara rakyat, melainkan menjaga agar aksi tidak berubah menjadi kerusuhan.
Presiden Prabowo juga meminta DPR membuka pintu dialog selebar-lebarnya kepada masyarakat.
Ia menekankan agar DPR segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil lainnya untuk berdialog langsung.
Menurutnya, partisipasi publik adalah cara terbaik memperbaiki kebijakan negara yang selama ini sering dianggap elitis dan jauh dari rakyat.
“Saya instruksikan agar DPR membuka pintu dialog seluas-luasnya. Aspirasi harus dicatat, didengar, dan ditindaklanjuti. Pemerintah pun saya minta agar kementerian dan lembaga menerima kritik serta koreksi langsung dari masyarakat,” ujar Presiden.
Langkah ini diyakini dapat meredakan ketegangan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan negara. Presiden menilai, kritik dan koreksi bukan ancaman, melainkan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional.
Menurutnya, Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan sehingga tidak boleh dihambat oleh ulah segelintir pihak yang mencari keuntungan politik maupun ekonomi.
“Kalau merusak fasilitas umum, sama saja menghamburkan uang rakyat. Mari kita bersatu, bergotong royong, menjaga negara dan rakyat kita dari perpecahan maupun intervensi pihak-pihak yang ingin Indonesia gagal bangkit,” pungkas Presiden.
Ia juga mengingatkan tentang potensi campur tangan kelompok yang tidak ingin Indonesia maju. Karena itu, kewaspadaan, persatuan, dan gotong royong harus menjadi pegangan semua pihak.
Pernyataan Presiden Prabowo kali ini dinilai sebagai salah satu teguran politik paling keras terhadap DPR dan aparat dalam beberapa tahun terakhir.
Biasanya, Presiden lebih berhati-hati dalam menyentuh isu sensitif terkait legislatif. Namun kali ini, tekanan publik yang masif membuat Presiden tidak bisa lagi bersikap pasif.
Langkah pencabutan tunjangan DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri adalah sinyal bahwa parlemen sedang berupaya menyelamatkan wajahnya di mata publik. Namun, bagi masyarakat sipil, langkah tersebut baru awal dari perubahan yang diharapkan.
Di sisi lain, instruksi Presiden agar kepolisian melakukan pemeriksaan terbuka bisa menjadi ujian penting bagi reformasi kepolisian.
Transparansi proses hukum terhadap aparat diyakini menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis akibat kasus-kasus sebelumnya.
Pada akhirnya, bola kini ada di tangan DPR dan kepolisian. Apakah mereka benar-benar akan menjalankan instruksi Presiden dengan konsisten, atau kembali mengulang pola lama yang membuat rakyat kecewa. (adl)
