Sumbardaily.com, Padang – Upaya percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda di Istana Gubernur, Jumat (28/11/2025).
Pertemuan tersebut untuk mempercepat konsolidasi data, memulihkan akses transportasi, serta memperbaiki koordinasi lintas lembaga agar penanganan bencana di Sumbar berlangsung lebih efektif dan terarah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa langkah percepatan tidak akan berhasil tanpa landasan data yang tunggal dan terintegrasi.
Ia menyebut bahwa seluruh data bencana dari kabupaten dan kota akan dikumpulkan mulai Sabtu pukul 09.00 WIB di bawah koordinasi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama BPBD Sumbar.
Data tersebut akan diperbarui setiap hari untuk memastikan konsistensi informasi di seluruh sektor penanganan.
“Integrasi data adalah fondasi utama agar penanganan bencana bisa berjalan cepat, tepat, dan efisien,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa salah satu prioritas mendesak adalah membuka kembali akses jalan, karena kelancaran distribusi bantuan maupun aktivitas ekonomi sangat bergantung pada keterhubungan wilayah.
Mahyeldi juga meminta pembagian jalur masuk ke daerah terdampak agar kendaraan tidak terkonsentrasi pada satu koridor. Ia mengingatkan bahwa kerusakan akses dapat “mematikan” pergerakan ekonomi.
Jika jalur utama membutuhkan waktu perbaikan lebih panjang, ia mendorong pembukaan jalur alternatif meski hanya dapat dilalui sepeda motor. Untuk jangka panjang, ia meminta OPD menyiapkan kajian jalur alternatif, terutama bagi titik rawan seperti Lembah Anai.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyoroti bahwa percepatan penanganan tidak mungkin dijalankan jika data korban dan kebutuhan logistik masih berbeda antarinstansi.
Ia menilai perlunya alur suplai data dari tingkat kabupaten/kota hingga dinas terkait agar tidak ada lagi selisih angka. Ia juga mendorong adanya hotline tunggal sebagai pusat laporan masyarakat. “Kebijakan yang tepat harus berangkat dari data yang akurat,” ujarnya.
Menurut Vasko, sistem data daring yang terpusat akan memudahkan seluruh unsur, termasuk Basarnas, pemerintah daerah, dan unsur TNI, mengambil keputusan lebih cepat di lapangan.
Kebutuhan mempercepat pembukaan akses jalan juga disuarakan oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi. Ia menilai penting memastikan jalur utama kembali dapat dilalui sebelum bantuan dari pemerintah pusat mengalir.
Ia mengusulkan pembentukan pusat informasi yang dapat diakses publik, termasuk data mengenai lokasi dapur umum agar masyarakat dapat menyalurkan bantuan secara tepat.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengingatkan bahwa distribusi bantuan harus berbasis data valid, bukan sekadar laporan lisan. Ia menyebut sering terjadi penumpukan bantuan pada satu wilayah, sementara daerah lain kekurangan.
“Distribusi harus berbasis data, bukan laporan lisan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa seluruh bantuan, termasuk dari NGO, perlu dicatat dengan rinci. Ia juga menekankan pentingnya penetapan status darurat oleh kepala daerah agar pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan transparan.
Dari unsur TNI, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada menjelaskan bahwa jajaran TNI dari Kodam hingga Koramil telah mengaktifkan posko sejak awal bencana melanda. Setiap perkembangan di wilayah Sumbar dilaporkan langsung kepada Panglima TNI dan KSAD.
Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas terpadu yang mencakup unsur udara, laut, dan darat agar percepatan penanganan dapat berjalan lebih sistematis dan terkoordinasi. Satgas tersebut akan bekerja berdasarkan SK tanggap darurat dari Gubernur.
Selain itu, posko terpadu untuk pusat data dan koordinasi telah disiapkan di aula Istana Gubernur. Pangdam memastikan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh, termasuk percepatan distribusi obat-obatan dan logistik ke wilayah dengan kebutuhan paling mendesak. (red)
