Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menginisiasi pendekatan terpadu dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui tiga strategi utama yang telah diformulasikan secara sistematis. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menguraikan bahwa strategi tersebut difokuskan pada upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan subsidi yang ditargetkan kepada kelompok rentan, meningkatkan pendapatan masyarakat lewat inisiatif pemberdayaan ekonomi dan pengembangan keterampilan, serta membangun infrastruktur dasar yang memadai.
Strategi ketiga mencakup pembangunan jalan lingkungan, sistem sanitasi yang sehat, dan penyediaan akses air bersih yang layak bagi masyarakat. Penjabaran strategi ini disampaikan Fadly Amran dalam acara pengukuhan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang yang dipimpin Wakil Wali Kota Maigus Nasir pada Rabu (28/5/2025).
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Kota Padang bukan sekadar angka statistik semata, melainkan representasi dari kondisi riil warga yang setiap hari berjuang menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi.
"Kita tidak dapat bersikap pasif, TKPK harus tampil sebagai garda terdepan yang beroperasi dengan strategi yang tepat sasaran dan didorong oleh rasa empati yang mendalam," tegas Fadly Amran.
Data terkini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Padang telah mencapai angka 84,36, menempatkan ibu kota Sumatera Barat (Sumbar) ini sebagai daerah dengan IPM tertinggi di provinsi tersebut. Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, Fadly menekankan bahwa pemerintah kota tidak boleh merasa puas diri, mengingat tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi di periode yang sama.
"Ekspektasi kami terhadap TKPK adalah agar segera beroperasi dengan pendekatan yang terukur dan sistematis," ungkap kepala daerah tersebut.
Berdasarkan statistik resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, populasi penduduk miskin di Kota Padang tercatat sekitar 41.400 jiwa, yang setara dengan 4,06 persen dari total populasi kota. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan progres positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
"Visi kami adalah menjadikan Padang bebas dari kemiskinan ekstrem, dengan harapan seluruh warga memiliki akses terhadap kehidupan yang lebih layak dan manusiawi. Kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya melalui program-program formal, tetapi melalui keberpihakan yang nyata. Mari bergerak bersama-sama, demi terwujudnya Padang yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial," ajak Fadly.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Yenni Yuliza, menegaskan bahwa pengukuhan TKPK ini merupakan komponen integral dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah strategis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga sosial, serta mitra pembangunan lainnya.
"Melalui implementasi 40 program unggulan yang terdistribusi di berbagai OPD, kami berharap tidak akan ada lagi program yang mengalami tumpang tindih. Seluruh elemen bergerak menuju satu objektif yang sama: akselerasi penanggulangan kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem," jelas Yenni Yuliza. (red)
