Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat langkah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai bagian dari target besar mewujudkan zero ATS pada 2029.
Salah satu strategi yang kini dipacu adalah memperkuat kemampuan operator ATS di tingkat kelurahan agar pendataan hingga pendampingan anak dapat berjalan lebih maksimal.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Workshop atau Lokakarya Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang yang digelar di Ruang Suhaimi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Kamis (21/5/2026) siang.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir, Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova beserta jajaran, operator ATS dari 104 kelurahan se-Kota Padang, serta Tim Pencegahan dan Penanggulangan ATS Disdikbud Kota Padang.
Pemko Padang menilai persoalan ATS tidak cukup hanya diselesaikan melalui pendataan administratif semata. Peran operator ATS di tingkat kelurahan dinilai menjadi ujung tombak untuk memastikan anak-anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
Saat ini, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.
Meski menunjukkan tren penurunan, Pemko Padang menilai persoalan tersebut tetap membutuhkan perhatian serius dan kerja bersama lintas unsur pemerintahan.
Wawako Padang, Maigus Nasir menegaskan penanganan ATS menjadi fokus penting pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran.
Melalui program unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, Pemko Padang ingin menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama yang sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama karena setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak,” katanya.
Ia menekankan, keberadaan operator ATS tidak hanya berfungsi sebagai petugas pendata, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelamatkan masa depan anak-anak yang berpotensi putus sekolah.
“Operator ATS tidak hanya bertugas melakukan pendataan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan,” katanya.
Menurutnya, penanganan ATS membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat paling bawah.
Karena itu, camat, lurah, hingga RT, RW diminta aktif melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan anak.
Langkah tersebut dinilai penting karena masih terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan akibat berbagai kendala, termasuk persoalan ekonomi dan administrasi.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova menyebutkan pihaknya terus melakukan berbagai intervensi untuk menekan angka ATS di Kota Padang.
“Dalam menangani ATS di Kota Padang pihaknya terus melakukan berbagai intervensi mulai dari bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur pendidikan formal maupun non-formal,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif melaporkan anak-anak yang mengalami hambatan untuk melanjutkan sekolah agar pemerintah dapat segera memberikan solusi.
“Masyarakat diminta segera melaporkan kepada lurah apabila terdapat anak yang ingin sekolah namun terkendala biaya agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi,” kata Yopi.
Melalui workshop tersebut, Pemko Padang berharap kompetensi operator ATS di seluruh kelurahan semakin meningkat sehingga proses identifikasi, pendampingan, dan pengembalian anak ke bangku pendidikan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Untuk diketahui, penguatan operator ATS kelurahan menjadi salah satu langkah strategis Pemko Padang dalam mempercepat penurunan angka anak tidak sekolah sekaligus mendukung target zero ATS pada 2029. (*)
