Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan menyediakan layanan pendampingan psikologis dan trauma healing bagi jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) pascainsiden perusakan dan pembubaran kegiatan ibadah dan pendidikan agama di rumah doa yang berada di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.
Langkah tersebut merupakan upaya pemulihan sosial yang ditempuh pemerintah setelah peristiwa yang terjadi pada Minggu (27/7/2025) malam, yang melibatkan sekitar 30 jemaat GKSI. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Dua orang jemaat mengalami luka-luka dan telah dirawat di RSUP M. Djamil Padang. Keduanya diperbolehkan pulang pada malam yang sama, sekitar pukul 23.45 WIB.
Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap seluruh jemaat GKSI yang hadir dalam peristiwa tersebut. Pendataan itu menjadi dasar pelaksanaan program pemulihan psikologis yang akan difasilitasi Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap jemaat, khususnya anak-anak dan ibu-ibu, mendapatkan pendampingan yang layak agar dapat pulih secara psikologis pascakejadian yang cukup traumatis ini," ujar Fizlan dalam rapat bersama, Senin (28/7/2025).
Fokus pada Kerukunan dan Evaluasi Sosial
Menanggapi insiden tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan keharmonisan antarwarga. Ia menyebut bahwa insiden yang terjadi akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi sosial antarkelompok masyarakat lintas etnis di Kota Padang.
"Langkah awalnya adalah memperkuat komunikasi di tingkat komunitas. Kita ingin ke depan setiap kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis," kata Fadly.
Ia menambahkan bahwa Kota Padang berkomitmen untuk terus menjaga keberagaman dan mendorong keharmonisan sosial sebagai fondasi kehidupan masyarakat perkotaan.
"Kami akan introspeksi dan menyiapkan strategi sosial yang mempererat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Tentu, kita semua tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi," tegasnya.
Penegakan Hukum dan Penguatan Sosial Masyarakat
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa selain pendekatan sosial, aspek hukum juga tidak boleh diabaikan dalam penanganan insiden tersebut. Ia meminta semua pihak untuk menyelesaikan persoalan di tingkat kelurahan secara musyawarah, dengan melibatkan unsur RT dan RW.
"Jika ditemukan kejanggalan di tengah masyarakat, itu harus segera diselesaikan. Sosialisasi dan kepekaan sosial juga harus terus diperkuat agar hal-hal sensitif tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar," ujarnya.
Kesepakatan Damai dan Langkah Rekonsiliasi
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof Salmadanis, menekankan bahwa insiden di Padang Sarai bukan merupakan konflik bernuansa agama atau suku. Ia menyebut kejadian tersebut murni merupakan persoalan sosial akibat minimnya komunikasi dan informasi antara warga.
"Melalui mediasi yang dilakukan, semua pihak sepakat bahwa insiden ini tidak berkaitan dengan isu SARA. Ini murni masalah sosial dan telah diselesaikan secara mufakat," jelasnya.
Menurutnya, kesepakatan damai telah tercapai antara warga Nias di RT 02 Perumahan Teratai Indah dengan masyarakat setempat. Warga berjanji untuk kembali hidup rukun dan berdampingan dalam semangat persaudaraan.
Lebih lanjut, Salmadanis menjelaskan bahwa penanganan terhadap unsur pidana tetap akan dilakukan melalui jalur hukum, dengan menjunjung asas keadilan. Sementara itu, untuk pemulihan sosial, sejumlah langkah strategis telah disiapkan.
"Forkopimda telah menyusun rangkaian kegiatan rekonsiliasi, termasuk dialog bersama tokoh Muslim setempat, pertemuan dengan tokoh masyarakat Nias, serta pertemuan gabungan kedua belah pihak. Semua ini dilakukan untuk merawat kembali kohesi sosial yang sempat terguncang," ucapnya.
Dengan kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan Kota Padang dapat kembali menciptakan ruang bersama yang aman dan inklusif bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. (red)
