Pemko Padang Panjang Dorong Kolaborasi Lintas OPD Atasi Kemiskinan

Pemko Padang Panjang Dorong Kolaborasi Lintas OPD Atasi Kemiskinan

Pj Wali Kota Padang Sonny Budaya Putra saat rapat koordinasi pengentasan kemiskinan. (Foto: Dok Diskominfo Padang Panjang)

Sumbardaily.com, Padang Panjang - Menghadapi tantangan peningkatan angka kemiskinan, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang Sonny Budaya Putra mencanangkan strategi komprehensif melalui sinergitas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini diambil menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kenaikan angka kemiskinan dari 5,24% menjadi 5,31% pada tahun 2023.

"Pengentasan kemiskinan dan stunting di Padang Panjang harus menjadi fokus utama program kegiatan kita," tegas Sonny dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Bappeda Lantai III, Jumat (1/11/2024).

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Sonny memaparkan tiga strategi utama yang akan diimplementasikan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program bantuan pendidikan dan kesehatan gratis.

Kedua, peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan produktivitas kelompok miskin. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan secara terstruktur.

Data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Padang Panjang pada tahun 2023 mencapai 1,07% atau setara dengan 610 jiwa. Angka ini menjadi perhatian serius mengingat fluktuasi tingkat kemiskinan yang terjadi sejak tahun 2019 hingga 2024.

"Persoalan pengangguran dan kemiskinan membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mencapai target penurunan yang diinginkan," ungkap Sonny.

Ia kemudian menginstruksikan pelaksanaan rapat lengkap yang melibatkan seluruh OPD, camat, lurah, BUMN, BUMD, dan stakeholder terkait untuk merumuskan langkah-langkah konkret.

Plt Kepala Bappeda, Argus Saadah mengidentifikasi bencana alam sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2024.

Erupsi Gunung Marapi yang terjadi sejak Desember 2023, ditambah banjir bandang pada April dan Mei 2024, telah berdampak serius pada infrastruktur, kawasan lumbung pangan, permukiman, dan mata pencaharian masyarakat.

"Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyikapi situasi ini agar perekonomian masyarakat dapat segera pulih," tambah Argus, menekankan pentingnya respons cepat dalam penanganan dampak bencana terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor yang intensif, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk mengakselerasi program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pascabencana.

Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif bagi permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Padang Panjang. (red)

Baca Juga

Pascabencana, Pemko Padang Panjang Soroti Pengelolaan DAS untuk Cegah Risiko Berulang
Pascabencana, Pemko Padang Panjang Soroti Pengelolaan DAS untuk Cegah Risiko Berulang
Cabai Merah Makin Mahal, Harga Pangan di Padang Panjang Ikut Naik
Cabai Merah Makin Mahal, Harga Pangan di Padang Panjang Ikut Naik
Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 8,07%, Guru Besar Unand Ungkap Realitas yang Tak Terlihat
Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 8,07%, Guru Besar Unand Ungkap Realitas yang Tak Terlihat
Enam Bencana Jadi Perhatian, Perubahan APBD 2026 Padang Panjang Tambah TKD Rp79 Miliar
Enam Bencana Jadi Perhatian, Perubahan APBD 2026 Padang Panjang Tambah TKD Rp79 Miliar
Tak Berhenti Belajar di Usia Senja, 80 Lansia Ikut Sekolah Lansia Padang Panjang
Tak Berhenti Belajar di Usia Senja, 80 Lansia Ikut Sekolah Lansia Padang Panjang
Dividen Bank Nagari Rp7,18 Miliar Jadi Hak Pemko Padang Panjang, CSR Pendidikan Rp120 Juta
Dividen Bank Nagari Rp7,18 Miliar Jadi Hak Pemko Padang Panjang, CSR Pendidikan Rp120 Juta