Sumbardaily.com, Padang - Dalam upaya mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang, Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Naryo Widodo, di Kantor BWS Sumatera V Padang, Selasa (30/12/2025).
Diskusi difokuskan pada langkah strategis untuk menangani kerusakan infrastruktur sungai serta persoalan air baku yang terdampak cukup besar pasca bencana.
Fadly Amran menekankan bahwa penanganan harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan terkoordinasi lintas lembaga. Menurut dia, keterlambatan justru berpotensi memperbesar risiko bencana susulan di kawasan rawan.
“Penanganan pasca bencana ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat. Kami berharap dukungan BWS Sumatera V untuk percepatan, terutama pada titik-titik kritis yang rawan menimbulkan bencana susulan,” katanya.
Pada kesempatan itu, BWS Sumatera V menyatakan siap mendukung langkah percepatan tersebut.
Naryo Widodo menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan peta prioritas penanganan, sekaligus memastikan pekerjaan diarahkan pada lokasi dengan tingkat kerawanan tertinggi.
Ia menjelaskan bahwa BWS Sumatera V telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang akan menjadi fokus penanganan, diantaranya Batang Kuranji dan Air Dingin, serta kawasan terdampak banjir bandang di Batu Busuak dan Nanggalo.
Menurut Naryo, fokus pekerjaan tidak hanya pada perkuatan badan sungai, tetapi juga pemulihan sumber air baku yang menjadi penopang layanan air untuk masyarakat.
“Penanganan meliputi rehabilitasi dan pengamanan infrastruktur sungai, serta perbaikan intake air baku melalui skema tanggap darurat dan program rehab-rekon,” terangnya.
Ia menambahkan, target penanganan darurat direncanakan dapat tuntas dalam tiga bulan. Program yang sudah memiliki perencanaan teknis, kata dia, akan segera diusulkan untuk dilaksanakan lebih cepat.
Sementara itu, kegiatan lain yang masih membutuhkan kajian tambahan akan dimasukkan dalam perencanaan tahun anggaran 2026.
Naryo menyebutkan, sesuai arahan Pemerintah Pusat, penanganan darurat ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan.
"Kegiatan yang telah memiliki perencanaan teknis akan segera diusulkan untuk pelaksanaan. Sementara kegiatan lainnya akan masuk dalam tahap perencanaan pada tahun anggaran 2026," sebutnya.
Selain aspek teknis, keberhasilan program juga sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) dan masyarakat.
Ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai menjadi faktor krusial agar pekerjaan tidak terhambat di lapangan.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya dukungan Pemko Padang dan masyarakat, khususnya terkait ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai, guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Penanganan bencana ini bersifat mendesak. Untuk itu, diperlukan dukungan dan pemahaman masyarakat terkait status lahan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala,” tuturnya. (red)
