Sumbardaily.com - Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah besar dalam transformasi pengendalian kanker nasional melalui perluasan deteksi dini, pemerataan fasilitas kesehatan, hingga penguatan kerja sama internasional.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka kasus kanker sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di berbagai daerah.
Komitmen itu disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri sesi Ministerial Roundtable: Science Policy Interface for Global Change dalam Konferensi Ilmiah Internasional IARC@60 di La Halle Tony Garnier, Kamis (21/5/2026).
Forum internasional bertema Cancer Research into Action tersebut mempertemukan ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Indonesia memaparkan berbagai langkah strategis nasional untuk mengurangi beban kanker sekaligus mendukung upaya pencegahan kanker secara global.
Menkes Budi menjelaskan pemerintah telah meluncurkan Rencana Pengendalian Kanker Nasional pertama pada 2024. Program tersebut menjadi fondasi utama reformasi layanan kanker di Indonesia, terutama dalam memperkuat upaya deteksi dini.
Pemerintah kini menjadikan skrining kanker sebagai prioritas utama yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis. Target pemeriksaan kesehatan pun ditingkatkan secara signifikan, dari 70 juta orang pada tahun lalu menjadi 136 juta orang pada tahun ini.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mempercepat pemerataan alat diagnostik di berbagai daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni pemenuhan alat USG di sekitar 10.000 Puskesmas guna mendukung deteksi dini kanker payudara.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan 361 unit mamografi untuk memperkuat layanan kesehatan di 514 kabupaten dan kota. Penambahan alat CT scan di 514 kabupaten/kota juga terus dilakukan demi memperluas akses pemeriksaan kanker secara lebih cepat dan akurat.
Tidak hanya itu, pengembangan layanan pencitraan modern turut menjadi perhatian pemerintah. Unit PET scan yang saat ini masih terbatas akan ditingkatkan dari dua unit menjadi 16 unit di 16 provinsi pada 2027.
Di sektor pencegahan, pemerintah juga mempercepat program imunisasi HPV. Vaksin HPV yang sebelumnya diberikan lebih dari satu dosis kini dipercepat menjadi satu dosis. Program tersebut juga akan diperluas kepada anak laki-laki dan kelompok usia lainnya mulai tahun ini.
Meski pembangunan infrastruktur kesehatan terus berkembang, Menkes Budi mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam ketersediaan tenaga spesialis kanker. Menurutnya, kapasitas pendidikan tenaga medis saat ini belum mampu mengimbangi percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
Karena itu, pemerintah mendorong reformasi pendidikan kedokteran untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan spesialis. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga mulai dioptimalkan, termasuk pemeriksaan patologi berbasis digital serta layanan konsultasi jarak jauh sebagai solusi sementara.
Pemerintah turut membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta guna mempercepat penyediaan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam layanan kanker nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem layanan kesehatan sekaligus mempercepat pemerataan fasilitas medis di Indonesia.
Indonesia juga berencana langsung mengadopsi terapi kanker generasi terbaru agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi pengobatan modern. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan kualitas penanganan pasien kanker di dalam negeri.
Selain penguatan layanan kesehatan, pemerintah menaruh perhatian besar pada penguatan data kanker nasional. Registrasi kanker melalui platform SatuSehat menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Melalui penguatan sistem data tersebut, pemerintah menargetkan kota-kota di Indonesia dapat masuk ke dalam database insidensi kanker global secara bertahap setiap lima tahun. Data tersebut diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan kesehatan yang lebih akurat dan efektif.
Dalam forum internasional itu, Menkes Budi juga menegaskan pentingnya kolaborasi global dalam mempercepat transformasi pengendalian kanker. Kerja sama dengan International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, serta berbagai lembaga riset dunia dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu mengadopsi praktik terbaik tanpa harus mengulang proses panjang yang memakan biaya besar.
“Transformasi pengendalian kanker tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan sinergi riset, kebijakan, dan kerja sama global, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa,” ujar Menkes. (*)
