Sumbardaily.com, Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang resmi menurunkan Status Tanggap Darurat menjadi Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan ke depan sebagai tahap awal pemulihan, dengan fokus utama tetap diarahkan pada pencarian korban hilang serta pemulihan berbagai sektor terdampak.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Status Tanggap Darurat Bencana yang digelar di Posko Utama, Sabtu (13/12/2025). Penurunan status dilakukan setelah pemerintah daerah menilai sebagian besar kegiatan dalam masa tanggap darurat telah selesai dilaksanakan.
Hendri Arnis menjelaskan, dari delapan poin kegiatan utama dalam status tanggap darurat, tujuh di antaranya telah dihentikan. Satu-satunya aktivitas yang masih terus berjalan hingga kini adalah upaya pencarian korban hilang akibat bencana banjir bandang.
“Kita semua sepakat untuk menurunkan status Tanggap Darurat menjadi Transisi Darurat Menuju Pemulihan di Kota Padang Panjang untuk enam bulan ke depan pada tahap awal,” ujar Hendri Arnis.
Ia menegaskan, perubahan status ini bukan berarti pemerintah mengendurkan penanganan bencana. Sebaliknya, Pemko Padang Panjang kini mulai memasuki fase perencanaan pemulihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta aktif mengawal dan menindaklanjuti berbagai usulan bantuan yang telah diajukan ke kementerian terkait.
Menurut Hendri, fase transisi darurat menjadi krusial karena menyangkut pemulihan fasilitas publik, kehidupan sosial masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah. Pemerintah daerah, katanya, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal tanpa menghambat aktivitas ekonomi warga.
“Kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Carilah bantuan sebanyak mungkin karena fase ini cukup panjang. Kita harus bisa kembali normal, baik dari sisi fasilitas maupun perputaran ekonomi. Jangan sampai terjadi perlambatan ekonomi yang besar dengan alasan kebencanaan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hendri Arnis menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD selama masa transisi darurat menuju pemulihan. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral di antara perangkat daerah dan seluruh pihak terkait tetap menjaga komunikasi serta koordinasi yang intensif.
“Saya tidak ingin OPD saling menjatuhkan. Kolaborasi harus kita jaga. Saya juga meminta perkembangan dilaporkan setiap hari mulai hari ini dan seterusnya, sesuai dengan usulan yang telah kita sampaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, menjelaskan bahwa pada masa transisi ini, pencarian korban hilang masih menjadi perhatian utama. Upaya pencarian difokuskan di sepanjang aliran sungai yang bermuara dari wilayah Padang Panjang dan dimulai dari kawasan Kayu Tanam.
Sonny menyampaikan, pencarian korban dapat dihentikan apabila telah terdapat surat keikhlasan tertulis bermaterai dari keluarga korban. Untuk korban yang berasal dari Padang Panjang, seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi. Namun, untuk korban yang berasal dari luar daerah, proses administrasi masih terus berjalan.
“Pencarian korban dapat dihentikan apabila telah ada surat keikhlasan tertulis bermaterai dari keluarga korban. Untuk korban yang berasal dari Padang Panjang, seluruhnya sudah ada. Sementara untuk korban dari luar Padang Panjang masih dalam proses,” jelas Sonny. (red)
