Sumbardaily.com, Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang terus menguatkan perannya dalam pengembangan pendidikan agama. Pada Selasa (26/8/2025), Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis bersama rombongan melakukan audiensi dengan Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung selepas salat subuh itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra serta Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Panjang Mukhlis M. Dalam kesempatan tersebut, Pemko Padang Panjang menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, di antaranya pemisahan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Padang Panjang dengan Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan (MANPK), serta pendirian Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pertama di kota itu.
Alasan Pemisahan MAN
Menurut Hendri Arnis, pemisahan MAN 2 dengan MANPK mendesak dilakukan agar kedua lembaga dapat berkembang sesuai karakteristik dan kekhususannya masing-masing. Dengan pemisahan tersebut, diharapkan pengelolaan kelembagaan menjadi lebih fokus dan mampu mencetak lulusan yang unggul sesuai tujuan pendirian masing-masing madrasah.
“Pemisahan ini akan memberi ruang gerak lebih luas bagi kedua lembaga. MANPK bisa lebih optimal sebagai madrasah berbasis program keagamaan, sementara MAN 2 dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan umum masyarakat,” ujar Hendri.
Pendirian MIN Pertama di Padang Panjang
Selain itu, Pemko Padang Panjang juga mengusulkan pendirian MIN pertama di daerah tersebut. Menurut Hendri, kehadiran madrasah ibtidaiyah negeri sudah menjadi kebutuhan mendesak agar anak-anak sejak dini memperoleh pendidikan agama yang kokoh sekaligus modern.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan berbasis agama lebih merata dan berkualitas. MIN akan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter generasi sejak tingkat dasar,” tambahnya.
Respons Menteri Agama
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut positif aspirasi yang disampaikan Pemko Padang Panjang. Ia menilai, pengembangan madrasah harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung arah kebijakan nasional di bidang pendidikan keagamaan.
“Padang Panjang dikenal sebagai kota pendidikan dengan tradisi keislaman yang kuat. Usulan pemisahan MAN dan pendirian MIN ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang aktif menginisiasi penguatan madrasah patut diapresiasi, karena madrasah adalah benteng moral bangsa,” kata Nasaruddin.
Dukungan Pemko dan Kemenag Daerah
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penguatan pendidikan berbasis agama di daerah. Menurut dia, hadirnya MIN dan penguatan MAN akan menyiapkan generasi muda Padang Panjang yang unggul dalam pengetahuan sekaligus kuat secara spiritual.
“Kami berharap Kemenag bisa mendukung penuh aspirasi ini. Dengan adanya madrasah yang kuat, kita ingin mencetak generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.
Senada, Kepala Kemenag Kota Padang Panjang, Mukhlis M, menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk memperjuangkan usulan ini. Menurut dia, aspirasi tersebut sangat strategis bagi penguatan pelayanan pendidikan agama di Padang Panjang.
“Kami menyambut baik langkah cepat Pemko. Usulan ini pasti berdampak positif, baik bagi lembaga madrasah maupun masyarakat secara luas,” kata Mukhlis.
Harapan Tindak Lanjut
Audiensi ini sekaligus menjadi momentum mempererat koordinasi antara Pemko Padang Panjang dan Kementerian Agama RI. Hendri Arnis berharap, usulan yang telah disampaikan segera mendapat tindak lanjut nyata berupa dukungan kebijakan maupun alokasi program.
“Semoga kerja sama ini bisa segera diwujudkan. Kami ingin pendidikan di Padang Panjang, khususnya madrasah, menjadi semakin maju sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hendri.
Dengan usulan pemisahan MAN dan pendirian MIN pertama, Padang Panjang menegaskan posisinya sebagai kota yang berkomitmen pada penguatan pendidikan agama sekaligus menjaga tradisi keislaman yang sudah mengakar. (red)
