Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya menuntaskan proyek normalisasi Sungai Batang Kandis sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan di kota itu. Hingga pertengahan Juni 2025, progres fisik proyek ini telah mencapai 70 persen. Namun, kendala utama masih berkutat pada penyelesaian pembebasan lahan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa program normalisasi sungai merupakan bentuk keseriusan pemerintah kota dalam menghadirkan solusi jangka panjang atas permasalahan banjir. Menurutnya, masih ada sepuluh titik lahan yang belum terbebaskan, yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek.
"Kita sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat, apa langkah kita ke depan agar proyek ini berjalan lancar, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari normalisasi Sungai Batang Kandis," ujar Fadly dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (12/6/2025).
Kendala teknis yang dihadapi antara lain menyangkut penetapan titik koordinat serta permintaan penilaian atau appraisal terhadap lahan yang terdampak proyek. Pemko Padang pun tengah berupaya mengintensifkan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyatakan bahwa proses appraisal merupakan langkah penting dalam menentukan nilai ganti rugi lahan. Ia menambahkan, pendataan aset menjadi aspek krusial agar setiap aset yang digunakan dalam proyek dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
"Banyak sungai yang harus ditangani. Terkait aset, perlu dilakukan pendataan agar aset yang ada tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Maigus.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Ilyas Firman, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung sungai seperti tebing dan tanggul telah berdiri. Namun, keterlambatan pembebasan lahan menyebabkan proyek belum berjalan optimal.
"Jika persoalan lahan ini tidak segera diselesaikan, maka maksimal progres yang bisa kami capai hanya 87 persen. Target penyelesaian pada Desember 2025 ini, dengan 10 ruas lahan yang masih terkendala," jelas Ilyas.
Keterlibatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) turut memberikan dukungan hukum dan pengawasan terhadap proses yang sedang berjalan. Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Efendri Eka Saputra, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan transparansi dalam pendataan aset.
"Kita bersama-sama mencari solusi agar proyek ini bisa berjalan sesuai harapan," ujarnya.
Proyek normalisasi Sungai Batang Kandis merupakan bagian dari program pengendalian banjir yang telah lama direncanakan. Sungai ini menjadi salah satu titik rawan banjir yang memerlukan intervensi terpadu.
Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan dalam mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan warga Kota Padang.
Dengan progres yang telah mencapai 70 persen, Pemerintah Kota Padang bersama pemangku kepentingan lainnya berkomitmen menyelesaikan kendala tersisa.
Diharapkan, masyarakat dapat memberikan dukungan, khususnya dalam penyelesaian persoalan lahan, demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang bagi seluruh warga kota. (red)
