Lebih Rp50 Miliar Bantuan Bencana Diterima Sumbar, Pemprov Percepat Pemulihan

Sumbardaily.com, Padang – Lebih dari Rp50 miliar bantuan bencana telah diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) hingga 30 Desember 2025 untuk mendukung penanganan dan pemulihan pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November lalu. Dukungan keuangan tersebut menjadi penopang utama dalam menjaga keselamatan warga, memenuhi kebutuhan dasar, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Total bantuan keuangan itu bersumber dari berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, organisasi kemanusiaan, hingga partisipasi masyarakat luas. Arus bantuan tersebut memperlihatkan kuatnya solidaritas nasional dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang menimbulkan dampak luas di Sumbar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa besarnya dukungan yang diterima menunjukkan kehadiran negara dan kepedulian seluruh elemen bangsa terhadap masyarakat Sumbar yang tengah menghadapi masa sulit.

“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumatera Barat tidak sendiri, dan itu begitu terasa serta nyata,” ujar Mahyeldi dikutip Rabu (31/12/2025).

Bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan serius dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemprov Sumbar bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, penanganan darurat, serta pemulihan awal agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.

Hingga akhir Desember 2025, Pemprov Sumbar mencatat bantuan keuangan yang masuk mencapai lebih dari Rp50 miliar. Rinciannya, bantuan dari Presiden Republik Indonesia sebesar Rp20 miliar, dukungan dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebesar Rp26.499.967.100, serta bantuan dari BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan donasi masyarakat yang mencapai Rp4.621.999.900.

Penguatan dukungan terhadap daerah terdampak juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menyalurkan bantuan kepada Sumbar.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan percepatan penanganan di lapangan, hingga 30 Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran ini diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Rincian bantuan yang telah disalurkan meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000, Kota Padang Rp3.445.000.000, Kabupaten Solok Rp3.445.000.000, Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000, Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000, serta Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000.

Selain itu, bantuan juga disalurkan kepada Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.730.000.000, Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000, Kota Solok Rp780.000.000, Kota Pariaman Rp395.000.000, Kabupaten Pasaman Rp395.000.000, Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp395.000.000.

“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” jelas Mahyeldi.

Selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penanganan kebencanaan. Perangkat daerah tersebut meliputi BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, serta Satpol PP.

“Total realisasi Belanja Tidak Terduga yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase darurat semata. Menurutnya, upaya pemulihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal. Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, seluruh kementerian dan lembaga, TNI dan Polri, BUMN dan BUMD, pemerintah daerah se-Indonesia, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, PMI, Baznas, serta masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas.

“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” tutup Mahyeldi. (*)