Sumbardaily.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat. Isu tersebut kembali menjadi fokus pembahasan saat Prabowo memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Pertemuan itu diarahkan pada evaluasi program perumahan rakyat, termasuk strategi percepatan yang kini menjadi prioritas utama pemerintah.
Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya atas perhatian Presiden yang dinilai konsisten mendorong pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, bukti konkret komitmen tersebut terlihat dari keputusan pemerintah menaikkan kuota rumah subsidi secara signifikan pada tahun 2025.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern terhadap perumahan. Tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit,” kata Maruarar.
Realisasi Program Rumah Subsidi
Dalam laporannya, Maruarar menyebut program rumah subsidi menunjukkan progres positif sepanjang 2025. Hingga pertengahan September, penyaluran sudah melampaui angka 220 ribu unit.
“Dari 1 Januari sampai 15 September, realisasi akad rumah subsidi yang telah diserahkan mencapai 175.662 unit. Selain itu, terdapat 45 ribu unit lainnya dalam kategori pembangunan berjalan, stok siap huni, hingga proses persetujuan kredit dan akad kredit. Total keseluruhan sudah 221.047 unit,” paparnya.
Maruarar menilai pencapaian ini sebagai bukti bahwa peningkatan kuota bukan hanya kebijakan di atas kertas, melainkan disertai realisasi nyata di lapangan.
Terobosan KUR Perumahan
Selain melaporkan capaian, Maruarar memperkenalkan langkah baru yang disebut sebagai terobosan dalam pembiayaan sektor perumahan. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai Rp130 triliun khusus mendukung program rumah rakyat.
“Ini sejarah baru karena KUR perumahan diarahkan untuk mendukung pembiayaan baik dari sisi suplai maupun demand,” jelas Maruarar.
Dari sisi suplai, sebesar Rp117 triliun ditujukan bagi kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan. Dengan skema subsidi bunga 5 persen, pelaku usaha yang biasanya menanggung bunga pinjaman 11 persen kini cukup membayar 6 persen.
“Skema ini sangat membantu kontraktor dan pengembang agar tetap produktif sekaligus memastikan ketersediaan rumah subsidi lebih terjamin,” ujar Maruarar.
Sementara itu, dari sisi demand, program KUR perumahan difokuskan bagi pelaku usaha kecil yang menjalankan kegiatan ekonomi berbasis rumah, seperti homestay, rumah makan, atau warung keluarga.
“Pak Prabowo sangat concern terhadap UMKM. KUR perumahan memberikan plafon hingga Rp500 juta dengan bunga 6 persen. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil sekaligus memperkuat sektor hunian,” terangnya.
Koordinasi Lintas Kementerian
Menteri PKP menekankan bahwa KUR perumahan tidak mungkin berjalan tanpa koordinasi lintas kementerian dan dukungan perbankan nasional. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan distribusi program berjalan transparan, terukur, dan tepat sasaran.
“Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada KUR khusus perumahan. Jadi ini betul-betul langkah terobosan. Selain menyediakan rumah layak, program ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi atau praktik rentenir,” ungkap Maruarar.
Komitmen Pemerintah
Dengan meningkatnya kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit serta hadirnya skema KUR perumahan, pemerintah menegaskan keseriusannya menjadikan hunian layak sebagai hak dasar masyarakat.
Prabowo Subianto melalui arahan langsung kepada Maruarar Sirait menekankan pentingnya akselerasi program agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat luas. Dukungan regulasi, pembiayaan, dan sinergi lintas lembaga diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat sekaligus menggerakkan ekonomi. (red)
