Sumbardaily.com – Polemik kritik mahasiswa terhadap Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas (Unand) melontarkan istilah “Presiden Pakak” melalui media sosial.
Ungkapan dalam bahasa Minangkabau, pakak adalah kata kasar yang berarti tuli atau tidak mendengar. Kata ini sering digunakan sebagai makian atau umpatan untuk menyebut seseorang yang tidak mendengar perkataan atau bodoh.
Kritik tersebut memicu respons keras dari kader Gerindra sekaligus Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade.
Dalam sebuah acara yang videonya beredar di media sosial, Andre Rosiade menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah sah dilakukan, namun harus disampaikan dengan cara yang beradab. “Kita silakan mengkritik secara objektif. Tapi, silakan gunakan adab,” ujarnya.
Andre juga menyinggung pola kritik yang dinilainya tidak proporsional dengan mengibaratkan peribahasa Minangkabau. Ia menilai ada kecenderungan melihat kesalahan pihak lain tanpa mengkritisi kondisi di daerah sendiri.
“Jangan gajah di pelupuk mato tidak tampak. Tapi, samuik di seberan lautan tampak,” katanya. Ia pun menyarankan agar mahasiswa tidak hanya mengkritik Presiden Prabowo, tetapi juga memberikan perhatian terhadap persoalan yang terjadi di daerah, khususnya di Sumbar.
Sementara itu, BEM KM Unand melalui akun Instagram resminya menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo. Mereka menilai narasi keberhasilan yang disampaikan pemerintah tidak sejalan dengan realitas di lapangan yang masih diwarnai ketimpangan dan berbagai persoalan.
Dalam pernyataannya, BEM KM Unand menyoroti penggunaan data dan angka yang dianggap sebagai tameng untuk menutupi dampak nyata kebijakan. Mereka juga menyinggung bahwa sejumlah program dinilai hanya bersifat simbolis tanpa keberpihakan yang jelas kepada masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga mengangkat isu terkait respons terhadap kritik yang dinilai cenderung intimidatif. Menurut mereka, kondisi tersebut bukan hanya menyangkut kebijakan semata, tetapi juga berkaitan dengan arah demokrasi ke depan.
“Pada akhirnya ini bukan hanya tentang program yang berjalan atau tidak, tetapi tentang kejujuran, keberpihakan, dan masa depan demokrasi yang sedang kita hadapi bersama,” tulis mereka.
Menariknya, polemik tersebut tidak berakhir pada saling kritik di ruang publik. BEM KM Unand justru mengundang Andre Rosiade untuk berdiskusi secara terbuka dalam forum intelektual.
Undangan tersebut disambut positif oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar itu. Andre menyatakan kesiapannya untuk hadir dan berdialog langsung dengan mahasiswa.
Ia dijadwalkan memenuhi undangan tersebut pada Kamis, 9 April 2026, di Sekretariat UBEM Unand, Limau Manis, Kota Padang, pukul 10.30 WIB. (*)
