Sumbardaily.com - Perpustakaan di Sumatera Barat didorong tidak lagi dipandang sebatas tempat membaca dan menyimpan koleksi buku. Perpustakaan kini diarahkan menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat sekaligus ruang yang dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan.
Arah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8/2026).
Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi mengatakan perubahan peran perpustakaan menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Menurutnya, penguatan budaya gemar membaca perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi.
Salah satu upaya yang didorong adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Melalui pendekatan tersebut, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan keterampilan, hingga memperoleh peluang yang dapat mendukung peningkatan ekonomi.
“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan,” kata Medi.
Selain transformasi layanan, Medi menyoroti pentingnya akreditasi perpustakaan. Ia mengingatkan kepala perangkat daerah yang menangani urusan perpustakaan agar menjadikan akreditasi sebagai bagian dari perhatian utama dalam pengelolaan layanan.
Menurut dia, akreditasi tidak seharusnya dipahami sebagai sekadar pemenuhan administrasi. Status tersebut menjadi salah satu indikator untuk melihat kualitas perpustakaan, mulai dari aspek administrasi, operasional, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional RI E. Aminudin Aziz turut memberikan keynote speech bertajuk “Strategi dan Kebijakan Perpusnas RI dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca, IPLM, dan TKM di Indonesia”.
Aminudin memberikan apresiasi terhadap rekam jejak literasi sejumlah tokoh asal Sumatera Barat. Ia menilai Sumbar memiliki catatan yang kuat dalam sejarah dan perkembangan literasi.
Namun, capaian tersebut dinilai tetap perlu diikuti dengan upaya berkelanjutan. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumatera Barat pada 2025 memang berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 54,8 dan masuk kategori rendah.
Meski demikian, capaian tersebut tidak menjadi alasan bagi daerah untuk berhenti melakukan pembenahan. Aminudin meminta seluruh pihak melihat literasi sebagai agenda yang harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan hanya menjadi tugas institusi yang mengelola perpustakaan.
“Pertanyaannya sekarang, apakah urusan literasi sudah jadi program bersama yang dikerjakan secara bersama-sama? Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya,” tegasnya.
Pesan tersebut menempatkan penguatan literasi sebagai pekerjaan lintas sektor. Dengan demikian, pengembangan budaya membaca tidak hanya bergantung pada program perpustakaan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar Jumadi menjelaskan, Rakor Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 digelar untuk menyamakan visi pengelolaan perpustakaan di seluruh wilayah Sumbar.
Selain menyatukan arah kebijakan perpustakaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan Perpustakaan Nasional RI. Forum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian berbagai program literasi yang telah dijalankan di daerah.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI. Sesi tersebut membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program perpustakaan dan literasi di daerah dapat berjalan searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Rakor itu diikuti jajaran Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta para pegiat literasi dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Para peserta mengikuti sesi dialog dan tanya jawab mengenai strategi penguatan literasi di Sumbar. Antusiasme peserta terlihat dalam pembahasan yang berfokus pada pengembangan program, penguatan koordinasi, serta langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran perpustakaan di tengah perubahan digital.
Melalui rakor tersebut, perpustakaan di Sumatera Barat diarahkan untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan budaya membaca, pemanfaatan inovasi digital, penerapan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta peningkatan kualitas melalui akreditasi menjadi bagian dari agenda yang dibahas.
Dengan pendekatan itu, perpustakaan diharapkan tidak berhenti sebagai ruang penyimpanan buku, tetapi berkembang menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat sekaligus bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan literasi pun kembali ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama. (*)
