Sumbardaily.com, Padang – Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) mendorong seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di daerah agar semakin aktif dalam mengelola dan merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan transparan.
Dorongan ini disampaikan Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, saat melakukan kunjungan ke sejumlah badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik 2025.
Salah satu yang dikunjungi adalah Pemerintah Kota (Pemko) Padang, yang tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Kunjungan dilakukan di Balai Kota Padang, baru-baru ini.
Musfi Yendra mengapresiasi kemajuan Kota Padang yang dinilai memiliki “lompatan besar” dalam hal pengelolaan informasi publik. “Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi,” ujar Musfi.
Menurutnya, peningkatan kinerja PPID Padang menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun transparansi. Tahun sebelumnya, Kota Padang berada di posisi kedelapan dengan status menuju informatif.
Kini, dalam penilaian terbaru, posisi tersebut meningkat tajam hingga masuk tiga besar daerah paling informatif di Sumbar.
“Kota Padang memaksimalkannya sejak awal 2025. Mereka aktif mengelola PPID dan rutin berkonsultasi ke Komisi Informasi,” jelas Musfi.
Musfi berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia menegaskan pentingnya peran PPID sebagai ujung tombak dalam menjamin keterbukaan informasi publik di setiap badan pemerintahan.
“Kami minta seluruh PPID utama di Sumbar agar terus aktif dan melakukan rekapitulasi Daftar Informasi Publik secara baik, terukur, dan berkesinambungan,” tegasnya.
Padang Menuju Kota Informatif
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kunjungan KI Sumbar. Ia menilai kehadiran Komisi Informasi menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola informasi publik.
“Komitmen kami di Padang adalah memastikan program Padang Amanah berjalan dengan baik,” kata Fadly.
Fadly menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar jargon, melainkan praktik nyata yang perlu diinternalisasi di seluruh jajaran pemerintah kota.
Menurutnya, sinergi dengan KI Sumbar menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Keterbukaan informasi bukan slogan, tapi harus menjadi tindakan nyata di lingkungan Pemko Padang. Untuk itu, kami butuh masukan dan bimbingan dari KI Sumbar,” ujar Fadly.
Kunjungan Lapangan ke Pusat Layanan Informasi
Dalam kunjungan tersebut, tim KI Sumbar tidak hanya meninjau ruang pelayanan PPID di lantai dua Balai Kota Padang, tetapi juga mengunjungi Padang Command Center (PCC).
Di sana, KI Sumbar dan rombongan melihat langsung berbagai inovasi digital yang dikelola Pemko Padang, termasuk aplikasi “Lapor Padang” dan “Padang Mobile”, yang menjadi sarana pengaduan dan komunikasi masyarakat dengan pemerintah.
Melalui inovasi tersebut, Pemko Padang berupaya meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan layanan dan kebijakan daerah.
KI Sumbar menilai, inisiatif seperti ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik, di mana akses terhadap data dan layanan publik semakin mudah di era digital.
Tiga Daerah Terbaik dalam Keterbukaan Informasi 2025
Dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025, terdapat tiga daerah yang menempati posisi teratas, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok Selatan.
Ketiganya dinilai memiliki komitmen tinggi dalam menghadirkan sistem informasi publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
KI Sumbar berharap pencapaian ini tidak hanya menjadi prestasi tahunan, tetapi juga menjadi budaya birokrasi terbuka yang konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. (red)
