Sumbardaily.com - Ketepatan data menjadi salah satu hal penting dalam menentukan penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia turun langsung ke Kabupaten Padang Pariaman untuk memastikan kondisi rumah warga yang terdampak sesuai dengan data pemerintah.
Kunjungan lapangan tersebut dilakukan pada Sabtu (12/9/2026). Tim Kementerian PPPA melakukan verifikasi sekaligus menyinkronkan data rumah masyarakat terdampak bencana dengan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan.
Verifikasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat setelah bencana. Data yang akurat dan terintegrasi nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan program, kebutuhan, hingga bentuk intervensi pemerintah agar diberikan secara tepat sasaran.
Sebelum turun ke lapangan, Tim Kementerian PPPA terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Padang Pariaman.
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah Wilayah II Kementerian PPPA, Iip Ilham Firman, mengatakan kesesuaian antara data administrasi pemerintah dan kondisi nyata masyarakat menjadi hal yang perlu dipastikan.
Menurutnya, proses sinkronisasi data memiliki peran strategis dalam menentukan penanganan pascabencana. Dengan data yang sesuai kondisi sebenarnya, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dengan lebih jelas.
"Data harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan data yang akurat, kita dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih jelas sehingga intervensi yang diberikan nantinya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Penanganan yang dilakukan juga tidak hanya berkaitan dengan kondisi rumah masyarakat yang terdampak bencana. Kementerian PPPA turut menyiapkan aspek pemberdayaan, khususnya bagi perempuan.
Salah satu program yang menjadi bagian dari kunjungan tersebut adalah persiapan Kebun Pangan Perempuan. Program ini direncanakan dilaksanakan di empat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.
Empat wilayah yang menjadi sasaran program tersebut yakni Kecamatan Lubuk Alung, Batang Anai, Enam Lingkung, dan V Koto Timur.
Kebun Pangan Perempuan diharapkan tidak sebatas menjadi kegiatan pemanfaatan lahan atau membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program tersebut juga diarahkan untuk membuka ruang bagi perempuan agar semakin berdaya, produktif, dan mandiri secara ekonomi.
Melalui pengelolaan potensi pangan yang ada di lingkungan masing-masing, perempuan diharapkan dapat memiliki ruang untuk meningkatkan kemandirian sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyambut baik kunjungan dan dukungan yang diberikan Kementerian PPPA. Kolaborasi lintas sektor dinilai diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan setelah bencana.
Pemulihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang terdampak. Penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kemandirian juga menjadi bagian yang penting dalam proses pemulihan.
Koordinasi dan verifikasi itu turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Padang Pariaman Indra Utama. Selain itu, hadir pula unsur Bapelitbangda, DPMD, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, serta camat dan wali nagari terkait.
Melalui verifikasi dan sinkronisasi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Kementerian PPPA berharap dapat memiliki data yang lebih valid dan komprehensif mengenai kondisi masyarakat terdampak bencana.
Data tersebut selanjutnya diharapkan dapat memperkuat penyusunan program pemulihan sehingga penanganan masyarakat terdampak tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi fisik.
Aspek pemberdayaan, perlindungan, ketahanan keluarga, serta peningkatan kemandirian perempuan dan masyarakat juga diharapkan menjadi bagian dari proses tersebut.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan nagari, pemulihan masyarakat terdampak bencana di Padang Pariaman diharapkan dapat berlangsung lebih terarah dan terukur.
Pada akhirnya, proses tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Padang Pariaman yang terdampak bencana, sekaligus memastikan program pemerintah disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. (*)
