Sumbardaily.com, Padang – Menghadapi dampak bencana hidrometeorologi serta meningkatnya kebutuhan pangan menjelang Ramadhan 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan intervensi langsung guna memastikan harga tetap terkendali dan ketersediaan pangan terjaga di seluruh wilayah Sumbar.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya antisipatif pemerintah daerah untuk meredam potensi tekanan inflasi yang dapat meningkat akibat terganggunya pasokan pangan pascabencana serta lonjakan permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah mengajukan permintaan tambahan suplai cadangan pangan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjamin kecukupan stok pangan daerah selama tiga bulan ke depan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan, intervensi tersebut merupakan bagian dari strategi menyeluruh Pemprov Sumbar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat.
“Sejumlah langkah intervensi telah kita siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar. Termasuk mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan ke Bapanas. Selanjutnya kami mohon dukungan dari semua pihak,” ujar Mahyeldi.
Pascabencana, Produksi dan Distribusi Pangan Terdampak
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, Kamis (22/1/2026).
Mahyeldi mengungkapkan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir November 2025 telah menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar.
Dampak paling signifikan dirasakan pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang selama ini menjadi penopang utama produksi dan distribusi pangan di daerah.
Kerusakan pada sektor-sektor tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya produksi, terganggunya jalur distribusi, serta berkurangnya pasokan pangan di sejumlah wilayah.
Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Inflasi Berpotensi Meningkat
Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Sumbar sepanjang 2025 menunjukkan tren peningkatan.
Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dan lonjakan permintaan musiman.
Tekanan inflasi ini diperkirakan dapat semakin menguat jika dampak bencana tidak segera dimitigasi, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
“Jika tidak dimitigasi segera, kondisi tersebut tentu akan semakin memperparah tekanan inflasi bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Sinergi Jadi Kunci Pengendalian Inflasi
Untuk itu, Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Ia menilai, strategi pengendalian inflasi harus dilakukan melalui dua pendekatan utama. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan pasokan pangan tersedia dan harga tetap terkendali.
Sementara dalam jangka panjang, penguatan ketahanan pangan daerah menjadi kunci agar Sumatera Barat tidak mudah terdampak oleh bencana maupun fluktuasi permintaan.
“Untuk jangka pendek, kita harus memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia. Sementara untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah harus diperkuat agar tidak mudah terguncang oleh faktor bencana maupun fluktuasi permintaan,” ujarnya.
Fokus Komoditas Penyumbang Inflasi
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa pengalaman pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024–2025 menunjukkan adanya sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Komoditas tersebut antara lain cabai merah, bawang merah, dan beras.
Karena itu, komoditas pangan strategis tersebut perlu menjadi perhatian utama TPID dalam langkah pengendalian inflasi ke depan.
Pemantauan harga dan pasokan di lapangan dinilai penting untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Langkah Konkret Jelang Ramadhan 2026
Dalam menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Selain mengajukan tambahan suplai cadangan pangan ke Bapanas, pemerintah daerah juga akan melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar guna menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Pemprov Sumbar juga berupaya menjaga kelancaran distribusi pangan melalui penguatan kerja sama antar daerah, meningkatkan pengawasan terhadap potensi penimbunan dan spekulasi harga, serta memperkuat komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi pasokan dan harga pangan.
Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat menekan laju inflasi sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan mencukupi di Sumbar menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. (red)
