Sumbardaily.com, Padang Panjang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Panjang Winarno menyerukan pentingnya mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang damai dan bebas konflik.
Seruan ini disampaikan dalam kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), Ahad (20/10/2024).
Winarno menekankan bahwa terciptanya suasana kondusif selama proses demokrasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Kota Padang Panjang.
"Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan bebas dari konflik. Ini bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi tanggung jawab kita bersama," tegas Winarno.
Selain membahas agenda Pilkada, Winarno juga menyoroti tantangan lingkungan yang dihadapi kota tersebut memasuki bulan Oktober.
Ia mengingatkan pentingnya gotong royong dalam membersihkan lingkungan, mengingat tingginya curah hujan pada bulan ini yang berpotensi menyebabkan banjir.
"Berdasarkan pengamatan kami, penumpukan sampah dan sedimentasi menjadi penyebab utama banjir. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah antisipasi," jelasnya.
Winarno mengapresiasi antusiasme jemaah dalam mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Amri.
Ia berharap masjid-masjid lain di Kota Padang Panjang dapat mencontoh semangat ini, sesuai dengan julukan kota tersebut sebagai Serambi Mekkah.
Dalam kesempatan yang sama, Buya Muhammad Arief Tuanku Bandaro Sati, yang bertindak sebagai penceramah, menyampaikan pesan moral terkait etika dalam berkampanye.
Ia mengingatkan jemaah untuk tidak terjebak dalam perilaku menjelekkan pasangan calon wali kota.
"Allah SWT akan membuka aib seseorang yang suka membuka aib orang lain. Marilah kita jaga lisan dan perilaku dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah di manapun berada, termasuk dalam momentum pilkada ini," pesannya.
Imbauan ini memperkuat seruan Pj Sekdako untuk mewujudkan pilkada damai di Kota Padang Panjang.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. (red)
