Sumbardaily.com – Menjelang Idul Adha 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai memperkuat pengawasan terhadap stok pangan dan energi guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Tidak hanya fokus pada stabilitas harga bahan pokok, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap distribusi LPG subsidi dan BBM yang dinilai berpotensi memicu gejolak ekonomi di tengah masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (7/5/2026). Pertemuan strategis itu dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir.
Rapat tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Pertamina. Fokus utama pertemuan adalah menyusun langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
Dalam pembahasan TPID, harga ayam dan telur disebut mulai menunjukkan tren penurunan. Namun pemerintah masih memberi perhatian khusus terhadap harga cabai yang dinilai masih fluktuatif di pasaran.
Meski demikian, isu yang paling menjadi sorotan dalam rapat tersebut justru berkaitan dengan distribusi energi, khususnya LPG subsidi dan Biosolar.
Maigus Nasir mengingatkan adanya indikasi praktik pengoplosan LPG 3 kilogram bersubsidi ke tabung non-subsidi yang ramai menjadi perhatian secara nasional. Menurutnya, kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya pasokan tabung gas melon di tengah masyarakat.
“Ini disinyalir jadi penyebab hilangnya pasokan tabung 'melon' di pasaran. Kita harus awasi ketat di lapangan agar hak masyarakat kecil tidak dirampas,” tegas Maigus Nasir.
Pemko Padang menilai pengawasan distribusi LPG bersubsidi menjadi sangat penting agar bantuan energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan lapangan akan diperkuat guna mencegah penyalahgunaan distribusi gas subsidi.
Selain LPG, antrean panjang kendaraan pengisi Biosolar di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Antrean tersebut dinilai mulai mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Pemko Padang pun mendesak Pertamina untuk lebih terbuka terkait kuota distribusi BBM subsidi. Di sisi lain, Dinas Pangan diminta memastikan nelayan tetap mendapatkan akses terhadap BBM subsidi untuk mendukung aktivitas melaut mereka.
Dalam paparannya, Maigus Nasir juga memetakan sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Kota Padang dalam waktu dekat. Salah satunya adalah konflik di Timur Tengah yang disebut berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia dan tiket pesawat.
Selain itu, meningkatnya permintaan hewan kurban dan bahan pangan pokok menjelang Idul Adha diperkirakan turut memberi tekanan terhadap harga pasar. Fluktuasi harga BBM juga disebut berpengaruh langsung terhadap kenaikan biaya distribusi barang.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemko Padang tidak hanya mengandalkan pengendalian pasar jangka pendek. Pemerintah juga terus mendorong program ketahanan pangan berbasis masyarakat melalui Urban Farming.
Program yang dijalankan bersama Bank Indonesia itu telah melibatkan sekitar 200 kepala keluarga yang berasal dari komunitas Majelis Taklim sejak Ramadan lalu.
Menurut Maigus Nasir, program Urban Farming menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tengah fluktuasi harga pangan.
“Tujuannya satu, ketahanan ekonomi keluarga. Kalau masyarakat bisa tanam cabai sendiri di rumah, mereka tidak akan pusing lagi saat harga di pasar sedang 'pedas',” ucapnya.
Melalui rapat tingkat tinggi tersebut, TPID Kota Padang menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan distribusi energi agar masyarakat dapat menyambut Idul Adha 2026 dengan lebih tenang.
Pengawasan terhadap stok pangan, LPG subsidi, hingga BBM akan terus diperkuat agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat Kota Padang menjelang hari raya. (*)
