Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai memfinalisasi rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menyiapkan kawasan relokasi yang dinilai lebih aman dan layak huni. Upaya ini ditandai dengan peninjauan langsung Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, ke lokasi calon pembangunan huntap di Kecamatan Pauh.
Peninjauan dilakukan pada Sabtu (10/1/2026) di kawasan Tanah Sungkai, Kelurahan Lambung Bukik. Area seluas 4,6 hektare tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan huntap bagi sekitar 300 kepala keluarga (KK) yang selama ini bermukim di wilayah rawan bencana, seperti zona merah dan bantaran sungai.
Langkah lapangan ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan, mengingat pembangunan huntap tidak hanya menyangkut penyediaan rumah, tetapi juga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang direlokasi.
Dalam kunjungan tersebut, Maigus Nasir didampingi oleh Dandim 0312/Padang, Asisten Pemerintahan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanahan, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Maigus Nasir menegaskan, penentuan lokasi huntap harus melalui kajian matang dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menyebutkan, setidaknya terdapat empat parameter utama yang menjadi acuan kelayakan lokasi, yakni aspek keamanan, aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, serta dampak sosial dan ekonomi bagi warga.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa lokasi ini benar-benar aman dan layak bagi masyarakat. Dari hasil pantauan awal, kawasan Tanah Sungkai memiliki kontur lahan yang baik dan posisinya jauh dari aliran sungai, sehingga risiko banjir maupun longsor dapat ditekan,” ujar Maigus Nasir di sela peninjauan.
Selain faktor keamanan, Maigus Nasir juga menyoroti pentingnya kemudahan akses bagi warga yang nantinya direlokasi. Menurutnya, lokasi calon huntap di Pauh masih terhubung dengan kawasan permukiman yang telah berkembang.
“Aksesnya cukup strategis karena jaraknya sekitar satu kilometer dari jalan utama. Ini penting agar masyarakat tidak terisolasi dan tetap mudah menjangkau fasilitas serta aktivitas sehari-hari,” katanya.
Maigus Nasir menambahkan, konsep pembangunan huntap yang direncanakan Pemko Padang tidak hanya berfokus pada pembangunan unit rumah semata. Kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai permukiman terpadu dengan fasilitas pendukung yang memadai.
Dari total lahan seluas 4,6 hektare, sekitar 30 persen akan dialokasikan untuk fasilitas umum, termasuk sarana ibadah, fasilitas pendidikan, serta ruang pendukung lainnya. Dengan perencanaan tersebut, kawasan huntap diharapkan menjadi lingkungan yang layak huni, aman, dan mandiri bagi sekitar 300 KK terdampak bencana.
“Kita ingin memastikan warga tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga lingkungan yang mendukung kehidupan sosial, pendidikan, dan ibadah. Ini bagian dari upaya membangun hunian tetap yang berkelanjutan,” jelas Maigus Nasir.
Untuk memastikan proses relokasi berjalan tanpa mengganggu sumber penghidupan masyarakat, Maigus Nasir juga menginstruksikan camat dan lurah setempat agar segera melakukan pendataan rinci, khususnya terkait mata pencaharian warga yang akan direlokasi.
Pendataan tersebut dinilai penting agar kebijakan relokasi tidak memutus rantai ekonomi masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini bergantung pada aktivitas usaha atau pekerjaan di sekitar lokasi lama.
Tahapan selanjutnya, Pemko Padang akan melakukan analisis teknis lanjutan, termasuk perhitungan kebutuhan infrastruktur dasar serta penyusunan site plan kawasan huntap. Apabila seluruh aspek dinyatakan memenuhi kriteria, lokasi Tanah Sungkai akan ditetapkan secara resmi sebagai kawasan pembangunan hunian tetap.
“Jika seluruh kajian teknis selesai dan dinyatakan layak, penetapan lokasi akan dilakukan melalui koordinasi bersama Bapak Wali Kota, Pemerintah Provinsi, serta kementerian terkait,” ujar Maigus Nasir.
Peninjauan lapangan tersebut ditutup dengan diskusi teknis bersama OPD terkait guna menindaklanjuti status aset lahan serta perencanaan anggaran pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan dan sistem drainase, sebagai bagian awal dari realisasi pembangunan huntap di Kota Padang. (red)
