Sumbardaily.com - Sebaran titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera menunjukkan perkembangan berbeda di setiap wilayah. Sumatera Selatan masih mencatat jumlah hotspot tertinggi di antara provinsi prioritas di Pulau Sumatera dengan 107 titik, meski angkanya menurun dari hari sebelumnya. Sementara itu, Jambi mengalami peningkatan dari tiga menjadi 15 titik.
Perubahan tersebut menjadi perhatian Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam memperkuat upaya pengendalian karhutla melalui pemantauan satelit, patroli darat, operasi udara, hingga pemeriksaan langsung di lapangan. Di tingkat nasional, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi justru meningkat, dengan Kalimantan Tengah mencatat angka tertinggi di antara enam provinsi prioritas.
Kemenhut mencatat sebanyak 437 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence di seluruh Indonesia hingga Jumat (9/10/2026) pukul 21.00 WIB. Data tersebut berasal dari pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) menggunakan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20.
Jumlah tersebut bertambah 50 titik dibandingkan pemantauan Kamis (8/10/2026), ketika terdeteksi 387 hotspot. Meski demikian, pergerakan angka di masing-masing provinsi menunjukkan kondisi yang tidak seragam.
Berdasarkan keterangan Kemenhut yang dikutip Minggu (11/10/2026), Kalimantan Tengah mencatat 122 hotspot, naik dari 86 titik pada hari sebelumnya. Posisi tersebut menempatkan provinsi itu sebagai wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Di Sumatera Selatan, jumlah hotspot turun dari 130 menjadi 107 titik. Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan dari 37 menjadi 13 titik. Sebaliknya, Jambi mencatat kenaikan dari tiga menjadi 15 titik, sedangkan Kalimantan Barat bertambah tipis dari 12 menjadi 13 titik. Riau masih mencatat nihil hotspot.
Jika digabungkan, enam provinsi prioritas tersebut mencatat 270 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Angka itu relatif stabil dibandingkan sehari sebelumnya, yakni 268 titik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa perubahan jumlah hotspot menjadi bagian dari pemantauan yang terus dilakukan untuk menentukan langkah penanganan karhutla sesuai kondisi di lapangan.
"Perubahan hotspot dari hari ke hari menunjukkan bahwa kondisi karhutla bersifat dinamis. Penurunan di satu wilayah dapat terjadi bersamaan dengan peningkatan di wilayah lain," demikian keterangan Kemenhut yang disampaikan dengan penanggung jawab berita Ristianto Pribadi, dikutip Minggu (11/10/2026).
Hotspot Bukan Berarti Jumlah Kebakaran
Kemenhut mengingatkan bahwa data hotspot tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi oleh satelit.
Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik panas dalam pemantauan. Karena itu, setiap indikasi perlu diperiksa melalui groundcheck atau pengecekan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya, sekaligus menentukan tindakan yang diperlukan.
Pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu oleh Manggala Agni Kemenhut bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta pihak terkait lainnya.
Pemerintah juga menyiagakan 61 unit armada udara untuk mendukung operasi pengendalian. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 44 unit lainnya disiapkan untuk operasi water bombing atau pemadaman melalui pengeboman air dari udara.
Operasi udara tersebut berjalan bersamaan dengan penanganan di darat. Kegiatan yang dilakukan meliputi patroli, pemeriksaan titik panas, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, serta pendinginan lokasi kebakaran.
Kawasan gambut menjadi salah satu area yang mendapat perhatian khusus. Bara api dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah meskipun kobaran api di permukaan sudah tidak terlihat. Oleh sebab itu, pembasahan dan pendinginan harus dilakukan hingga lokasi dipastikan aman agar api tidak kembali menyala.
Kualitas Udara di Sumatera, Kalimantan, dan Papua Dipantau
Selain memantau perkembangan kebakaran, pemerintah terus mengawasi kualitas udara melalui pengukuran konsentrasi PM2,5. Pemantauan ini dilakukan untuk memperhatikan potensi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Berdasarkan pantauan terkini, sebagian wilayah Indonesia berada dalam kategori kualitas udara baik hingga sedang. Namun, sejumlah kawasan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua masih mengalami kondisi udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Di beberapa lokasi di Kalimantan dan Papua, kualitas udara bahkan masih menunjukkan kantong dengan kategori berbahaya. Pemerintah terus mengikuti perkembangan konsentrasi partikulat dan sebaran asap karena kondisinya dapat berubah mengikuti aktivitas kebakaran, arah serta kecepatan angin, dan dinamika atmosfer lainnya.
Masyarakat di daerah terdampak diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara serta arahan pemerintah daerah. Jika kondisi udara memburuk, warga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memakai masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit kronis. Kelompok tersebut perlu lebih waspada ketika konsentrasi partikulat di udara meningkat.
Kemenhut Tangani 272 Satwa Terdampak di Kalimantan
Upaya pengendalian karhutla juga mencakup perlindungan satwa liar yang terdampak kebakaran maupun gangguan habitat. Kemenhut terus melakukan penyelamatan dan penanganan satwa di sejumlah wilayah Kalimantan.
Berdasarkan rekapitulasi terakhir, sedikitnya 272 individu satwa telah mendapatkan penanganan. Tindakan tersebut mencakup penyelamatan atau evakuasi, translokasi, rehabilitasi, hingga penggiringan satwa menuju habitat yang lebih aman sesuai kondisi di lapangan.
Jumlah penanganan satwa tersebut tersebar di empat provinsi. Kalimantan Selatan mencatat 105 individu, Kalimantan Barat sebanyak 71 individu, Kalimantan Tengah 48 individu, dan Kalimantan Timur 48 individu.
Setiap laporan mengenai satwa yang terdampak ditindaklanjuti melalui verifikasi dan asesmen lapangan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta petugas terkait. Hasil pemeriksaan digunakan untuk menentukan langkah penanganan, mulai dari evakuasi dan perawatan hingga rehabilitasi, translokasi, atau pengembalian satwa ke habitat yang aman.
Kemenhut juga mengimbau masyarakat agar tidak menangani atau mengevakuasi satwa liar secara mandiri jika menemukan hewan yang terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau memasuki kawasan permukiman.
Warga diminta menjaga jarak dan menghindari tindakan yang dapat membuat satwa stres atau agresif. Jika memungkinkan, masyarakat dapat mencatat lokasi dan kondisi satwa sebelum melaporkannya kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan
Kemenhut kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan menggunakan api. Pencegahan tersebut menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran, terutama ketika jumlah hotspot masih berubah dari hari ke hari.
Perbedaan perkembangan hotspot di enam provinsi prioritas memperlihatkan pentingnya pemantauan berkelanjutan. Penurunan titik panas di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan berlangsung bersamaan dengan peningkatan di Kalimantan Tengah dan Jambi.
Karena itu, deteksi dini melalui satelit perlu diikuti verifikasi lapangan, kesiapsiagaan petugas, operasi pemadaman, serta pelaporan masyarakat. Langkah terpadu tersebut diperlukan untuk memastikan indikasi titik panas dapat ditindaklanjuti berdasarkan kondisi sebenarnya dan mencegah kebakaran meluas.
Kewaspadaan juga perlu mencakup dampak asap terhadap kesehatan masyarakat serta keselamatan satwa liar yang kehilangan atau terganggu habitatnya akibat kebakaran. Pemerintah mengajak seluruh pihak berperan dalam pencegahan dan pengendalian karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas terkait. (*)
