Sumbardaily.com – Fenomena warga menambang emas secara tradisional di aliran Sungai Batang Kampar, Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, menjadi perhatian luas.
Aktivitas yang sebelumnya jarang terlihat ini kini mendadak ramai dan bahkan viral di media sosial, memperlihatkan perubahan drastis mata pencaharian masyarakat setempat.
Peralihan tersebut dipicu oleh anjloknya harga gambir yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Banyak masyarakat yang sebelumnya mengandalkan sektor pertanian gambir kini memilih beralih ke sungai untuk mendulang emas demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam sejumlah video yang beredar, terlihat warga bekerja di sepanjang tepian Sungai Batang Kampar dengan peralatan sederhana.
Mereka menggunakan sekop dan ember untuk mengangkat material tanah, yang kemudian disaring menggunakan dulang atau ayakan guna memisahkan butiran emas.
Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Syaiful Wachid, membenarkan adanya aktivitas tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan warga masih bersifat tradisional dan belum menggunakan alat berat.
“Memang informasinya aktivitas itu terpaksa dilakukan masyarakat karena harga gambir anjlok,” ujar Syaiful, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, situasi ini menempatkan aparat kepolisian pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, aktivitas penambangan tanpa izin berpotensi melanggar aturan, namun di sisi lain warga melakukannya untuk bertahan hidup.
“Kami hanya bisa memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat, agar dapat mencari peluang usaha di jalur lain,” katanya.
Syaiful juga memastikan bahwa hingga saat ini masyarakat tidak menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri dalam proses penambangan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas.
“Kami di posisi simalakama. Ini kepentingan hajat orang banyak yang mencari nafkah. Maka itu kami masih berupaya dalam bentuk preventif dan preemtif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolsek Kapur IX, AKP Rika Susanto, menyoroti tantangan geografis yang menjadi kendala dalam pengawasan aktivitas tersebut.
Ia menyebut lokasi penambangan berada cukup jauh dari markas kepolisian, dengan jarak sekitar 42 kilometer dan hanya bisa diakses melalui jalur sungai menggunakan sampan atau perahu.
“Setiap dilakukan upaya penindakan, selalu bocor,” ujar Rika.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan jumlah personel di Polsek Kapur IX yang hanya berjumlah 18 orang, sementara wilayah pengawasan tergolong luas dan sulit dijangkau.
Meski menghadapi berbagai kendala, pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Selain memberikan imbauan, warga juga didorong untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tersebut memiliki legalitas yang jelas.
“Kami satu sisi tidak tega, satu sisi harus penegakkan hukum. Jadi dilematis,” katanya.
Di balik fenomena tersebut, muncul dampak lain yang cukup menarik. Dalam tiga bulan terakhir sejak aktivitas penambangan meningkat, angka kriminalitas di wilayah Kapur IX justru mengalami penurunan.
“Sebelumnya, selalu terjadi aksi pencurian di dalam rumah warga,” imbuh Rika.
Fenomena warga menambang emas ini mencerminkan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat akibat anjloknya harga komoditas unggulan.
Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi tantangan bagi aparat dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan realitas sosial di lapangan. (*)
