Sumbardaily.com, Padang - Di tengah upaya pemerintah mendorong pelayanan publik yang lebih mudah dan transparan, hanya tiga pemerintah kota di Indonesia yang berhasil meraih predikat Prima untuk pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Salah satunya adalah Kota Padang, yang menembus penilaian tertinggi dalam evaluasi nasional yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Prestasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB nomor 1346 tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2025.
Capaian ini menempatkan Padang sejajar dengan Kota Banjarmasin dan Kota Tegal, dua daerah lain yang juga mencapai level Prima.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Swesti Fanloni mengatakan, lonjakan nilai Padang tahun ini cukup mencolok dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, MPP Padang masih berada di posisi “cukup”.
"Namun evaluasi 2025 menunjukkan lompatan signifikan hingga memperoleh skor 86,38, sekaligus mengantarkan Padang pada peringkat tertinggi dalam skema penilaian nasional," katanya, Kamis (1/1/2026).
Menurut Swesti, peningkatan ini menjadi indikator bahwa sejumlah pembenahan yang dilakukan mulai berdampak pada kualitas layanan.
"Kemudahan akses, kejelasan prosedur, serta integrasi layanan lintas instansi menjadi bagian penting dalam proses evaluasi," katanya.
Apresiasi juga disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil konsistensi program Padang Melayani yang selama ini dijalankan pemerintah kota.
“Satu per satu program kami memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Ini menandakan arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat, meskipun masih ada ruang yang harus terus diperbaiki,” ujarnya.
Capaian Predikat Prima bagi Padang, katanya, sekaligus mempertegas persaingan kualitas layanan antar daerah.
Dengan hanya tiga kota yang mampu mencapai nilai tertinggi, posisi Padang menjadi sorotan, tidak hanya sebagai pencapaian administratif, tetapi juga sebagai tolok ukur transformasi pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan agar standar yang sudah naik tidak sekadar dipertahankan, tetapi diterjemahkan menjadi layanan yang semakin cepat, sederhana, dan akuntabel.
"Keberadaan MPP yang semakin terkelola diharapkan mempersingkat proses perizinan dan administrasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan pada institusi pelayanan publik," tuturnya. (red)
