Sumbardaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menempatkan perbaikan jalan provinsi sebagai prioritas utama dalam usulan pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumatera Barat (Sumbar) 2027.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menghadiri langsung forum Musrenbang RKPD Sumbar 2027 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah penting dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota di Sumbar.
Musrenbang ini dibuka oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang hadir bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy. Selain itu, sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tokoh masyarakat turut mengikuti agenda tahunan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Dharmasraya secara tegas mengusulkan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan provinsi sebagai fokus utama pembangunan.
Kebijakan ini didasarkan pada kondisi sejumlah ruas jalan yang memiliki peran vital sebagai jalur distribusi dan konektivitas antarwilayah.
Beberapa ruas strategis yang diusulkan untuk mendapatkan penanganan di antaranya Simpang Koto Baru–Junction, Junction–Abai Siat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, Simpang Sikabau–Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak.
Ruas-ruas tersebut dinilai menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Dharmasraya.
Selain infrastruktur jalan provinsi, Pemkab Dharmasraya juga mengajukan peningkatan jalan kabupaten yang terhubung dengan sejumlah koridor ekonomi penting.
Wilayah yang menjadi perhatian meliputi Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, hingga Timpeh.
Penguatan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah.
Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain pertanian padi, perkebunan kelapa sawit, karet, serta sektor peternakan.
Tidak hanya itu, usulan pembangunan juga mencakup pengembangan sektor ekonomi melalui revitalisasi pasar dan kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, direncanakan pula pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, serta penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat.
Secara keseluruhan, total nilai usulan pembangunan yang diajukan oleh Kabupaten Dharmasraya dalam Musrenbang RKPD Sumbar 2027 mencapai sekitar Rp157,3 miliar.
Bupati Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa fokus pada perbaikan jalan provinsi merupakan langkah mendesak yang harus segera direalisasikan.
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi hasil produksi.
“Perbaikan jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata,” ujar Annisa.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merumuskan perencanaan pembangunan.
Ia mengingatkan agar setiap program yang diusulkan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional maupun daerah.
Menurut Mahyeldi, keselarasan program menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keselarasan program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, kita dapat mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” katanya.
Melalui Musrenbang RKPD Sumbar 2027 ini, diharapkan seluruh usulan yang disampaikan, termasuk prioritas perbaikan jalan provinsi oleh Kabupaten Dharmasraya, dapat terakomodasi dan diwujudkan dalam program pembangunan yang konkret serta berkelanjutan. (*)
