Dampak Bencana Meluas, Sumbar Minta Pemerintah Batalkan Pemotongan TKD 2026

Sumbardaily.com, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta Pemerintah Pusat membatalkan rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Usulan ini disampaikan karena provinsi tersebut tengah menghadapi dampak berat bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah sejak beberapa bulan terakhir.

Menurut Mahyeldi, pemotongan anggaran di tengah upaya penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akan semakin membebani pemerintah daerah. Ia menegaskan, dukungan fiskal dari pusat menjadi faktor kunci agar pemulihan berjalan cepat dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Mahyeldi saat meninjau daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).

Kerusakan Meluas, Pemulihan Butuh Anggaran Besar

Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat kerusakan yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi terjadi di banyak titik dan bersifat masif. Data terbaru merinci skala kerusakan sebagai berikut:

• 1.018 rumah rusak berat
• 1.787 rumah rusak sedang
• 317 unit rumah hilang tersapu material banjir
• 94 jembatan rusak
• Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga jalan nasional ikut terdampak

Kerusakan pada fasilitas umum dan pemukiman membuat sebagian besar warga masih memerlukan bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga pembukaan akses transportasi. Mahyeldi menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah daerah.

“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sambil membuka kembali akses ke wilayah terdampak agar bantuan bisa tersalurkan lebih cepat dan merata,” ujarnya.

Selain penanganan darurat, Pemprov Sumbar juga menyiapkan langkah pemulihan jangka panjang. Pemerintah daerah akan mengarahkan prioritas anggaran pada perbaikan menyeluruh infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, serta penataan kawasan rawan bencana.

“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Gubernur Mahyeldi.

Presiden dan Wapres Tinjau Lokasi, Dukungan Mengalir dari Banyak Pihak

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas bantuan yang terus mengalir dari pemerintah pusat, BUMN, pemerintah provinsi lain, komunitas perantau, hingga lembaga sosial. Selain itu, kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sumbar disebut menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pemulihan daerah terdampak.

“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujar Mahyeldi.

Detail Pemotongan TKD yang Diusulkan untuk Dibatalkan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai pemotongan TKD untuk Sumbar pada tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Angka tersebut mencakup pengurangan untuk seluruh 19 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

Berikut rinciannya:

1. Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
2. Kab. Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
3. Kab. Agam: Rp166.044.192.000
4. Kab. Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
5. Kab. Padang Pariaman: Rp58.947.752.000
6. Kab. Pasaman: Rp54.421.042.000
7. Kab. Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
8. Kab. Sijunjung: Rp57.476.193.000
9. Kab. Solok: Rp144.833.128.000
10. Kab. Tanah Datar: Rp127.405.106.000
11. Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000
12. Kota Padang Panjang: Rp78.913.718.000
13. Kota Padang: Rp371.919.111.000
14. Kota Payakumbuh: Rp116.884.868.000
15. Kota Sawahlunto: Rp93.292.313.000
16. Kota Solok: Rp108.828.013.000
17. Kota Pariaman: Rp92.432.391.000
18. Kab. Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
19. Kab. Dharmasraya: Rp37.972.833.000
20. Kab. Solok Selatan: Rp81.229.163.000

Mahyeldi berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan efisiensi tersebut. Dengan kerusakan yang sangat besar dan kebutuhan pemulihan jangka panjang, ia menilai pembatalan pemotongan TKD menjadi langkah strategis agar Sumbar dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. (red)