Sumbardaily.com - Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., terus mengupayakan penyelesaian penggantian aset milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang digunakan sebagai lokasi rest area Jalan Tol Padang-Sicincin.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan dengan Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dedy Gunawan, S.T., M.Sc., di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepastian penggantian lahan yang saat ini dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Selain itu, langkah tersebut juga dilakukan guna memastikan pengelolaan aset daerah tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam agenda tersebut, John Kenedy Azis didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara, S.STP., M.M., CGCAE., CFRA., Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Pariaman.
Pada kesempatan itu, Bupati Padang Pariaman secara langsung menyerahkan surat permohonan kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait penggantian aset milik pemerintah daerah yang digunakan sebagai kawasan rest area pada ruas Tol Padang-Sicincin.
Menurut John Kenedy Azis, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin yang merupakan salah satu proyek strategis yang diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa aset daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan tersebut perlu mendapatkan kepastian penyelesaian agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pengelolaan aset pada masa mendatang.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung penuh pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin sebagai proyek strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah. Namun, aset daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan tersebut juga perlu mendapatkan kepastian penggantian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar John Kenedy Azis.
Ia menjelaskan, mekanisme penggantian aset dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Selain melalui pemberian ganti rugi berupa uang, alternatif lain yang diusulkan adalah dukungan pembangunan fasilitas pemerintah daerah.
Salah satu usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yakni dukungan terhadap kelanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang hingga kini masih belum selesai dibangun.
Menurutnya, langkah yang ditempuh pemerintah daerah merupakan bentuk komitmen dalam menjaga dan mengamankan aset milik daerah. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan memastikan seluruh proses pembangunan dapat berlangsung tertib secara administrasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, pihak Direktorat Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga menerima aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek teknis dan administratif terkait status aset serta mekanisme penggantian lahan turut menjadi pembahasan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian persoalan aset tersebut sesuai regulasi yang berlaku.
“Kita berharap ada solusi terbaik sehingga aset milik daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional ini dapat diselesaikan secara baik, transparan, dan sesuai regulasi,” ujar Hendra Aswara.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperjuangkan hak-hak daerah tanpa mengabaikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan hadirnya Jalan Tol Padang-Sicincin, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap konektivitas antarwilayah semakin meningkat. Kondisi tersebut diyakini dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di Ranah Saiyo Sakato. (*)
