Sumbardaily.com, Padang Pariaman – Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital pascabencana kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dalam rapat resmi bersama Komisi V DPR RI, Pemprov Sumbar menyampaikan permintaan dukungan untuk menangani kerusakan sarana publik yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu terakhir.
Kerusakan signifikan pada jalan, jembatan, saluran irigasi, fasilitas air bersih, hingga bendungan dikhawatirkan memberi tekanan besar pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, skala kerusakan yang ditimbulkan bencana sangat luas dan membutuhkan penanganan cepat.
Berdasarkan pendataan sementara, bencana yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar mengakibatkan 73 prasarana air bersih rusak, 23 saluran irigasi terdampak, 154 ruas jalan mengalami kerusakan, 124 jembatan terdampak, serta 18 bendungan mengalami gangguan fungsi.
Menurutnya, kemampuan fiskal daerah tidak cukup untuk memulihkan infrastruktur vital tersebut dalam waktu singkat.
“Semua kerusakan ini membutuhkan intervensi segera agar dapat kembali berfungsi seperti sedia kala. Anggaran daerah terbatas, karena itu kami memohon dukungan dari Bapak/Ibu anggota Komisi V DPR RI,” ujar Mahyeldi pada rapat yang berlangsung di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI BIM, Padang Pariaman, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, apabila penanganan tidak dilakukan secepatnya, maka dampaknya berpotensi merembet ke sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Mendekati momentum Idul Fitri, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok meningkat, dan kondisi infrastruktur yang rusak diyakini akan memengaruhi distribusi komoditas. Di sisi lain, banyak lahan pertanian dilaporkan mengalami kerusakan, sehingga mengancam produktivitas.
“Bencana ini telah membuat aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, terutama para petani. Pemulihan harus dipercepat agar produksi kembali berjalan dan pasokan pangan di pasar tidak terganggu,” kata Mahyeldi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan bahwa kunjungan rombongan Komisi V ke Sumbar merupakan bentuk perhatian langsung terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana. Sebelum rapat berlangsung, pihaknya telah meninjau beberapa titik kerusakan untuk memastikan skala dampak dan progres penanganan di lapangan.
“Kami ingin memastikan apa yang terjadi di lapangan, apa saja yang sudah dikerjakan, serta apa yang belum dan perlu diprioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menegaskan pentingnya kelengkapan data sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menyebut, pendataan kerugian dan dampak harus dirampungkan oleh pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat segera memasuki tahap berikutnya.
“Untuk masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, kita memerlukan data yang valid sebagai acuan. Kementerian PU telah memulai pendataan, dan daerah juga harus melakukan hal yang sama. Nantinya, data tersebut akan dicocokkan,” tegas Diana.
Rapat bersama Komisi V DPR RI tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kenedi Aziz, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Pemerintah provinsi berharap kolaborasi lintas lembaga ini dapat mempercepat pemulihan infrastruktur vital yang menjadi penopang utama mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi di Sumbar. (red)
