Sumbardaily.com - Kabupaten Solok masih berjibaku menangani dampak banjir bandang atau galodo yang menerjang wilayah tersebut. Hingga Kamis (24/9/2026), satu dari dua warga yang sebelumnya dilaporkan hilang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ke lokasi terdampak galodo di Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan bencana berlangsung cepat.
Penanganan yang dilakukan mencakup pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak hingga persiapan pemulihan pascabencana.
Pratikno bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Suharyanto, Bupati Solok Jon Firman Pandu dan seluruh pihak terkait kemudian menggelar rapat koordinasi di Posko Utama. Dalam rapat tersebut dibahas percepatan penanganan bencana sekaligus langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana susulan.
Pratikno menegaskan penanganan warga terdampak tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek. Di tengah masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus berjalan bersamaan dengan upaya mitigasi.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno.
Selain pencarian korban, pembersihan serta penyusuran sungai dinilai perlu segera dilakukan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
Pratikno juga mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak berakhir ketika masa tanggap darurat selesai. Pemerintah perlu mulai menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian yang menyeluruh.
Kajian tersebut dibutuhkan agar proses pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meminimalkan risiko kejadian serupa.
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pemerintah provinsi mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di Kabupaten Solok.
Usulan tersebut berkaitan dengan potensi curah hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian agar penanganan dampak galodo tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar melakukan susur sungai secara berkala. Kegiatan itu menjadi salah satu langkah mitigasi jangka pendek untuk mengetahui kondisi aliran sungai sekaligus menemukan potensi hambatan.
Pemeriksaan tersebut mencakup kemungkinan adanya pohon tumbang, material longsoran maupun hambatan lain yang dapat membuat arah aliran air berubah.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Untuk penanganan jangka panjang, Mahyeldi mendorong adanya kajian kebencanaan secara menyeluruh. Kajian tersebut diharapkan dapat memetakan risiko bencana di berbagai wilayah Sumbar.
Dalam prosesnya, kajian dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
BNPB Minta Pengungsi Tak Lama di Tenda
Kepala BNPB Suharyanto menekankan penanganan korban, warga terdampak dan kebutuhan dasar harus dilakukan secara bersamaan. Sementara pencarian terhadap korban yang masih hilang harus terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Suharyanto juga menyoroti kondisi warga yang masih berada di pengungsian. Ia meminta masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda.
Pemerintah daerah diminta segera mendata kondisi setiap keluarga pengungsi. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.
Bantuan tempat tinggal sementara nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi warga. Sebagian dapat ditempatkan di rumah keluarga, sedangkan warga yang tidak memiliki pilihan tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan hunian sementara.
Untuk tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pemulihan.
Kebutuhan itu meliputi perbaikan rumah warga, fasilitas umum dan infrastruktur. Selain itu, R3P juga dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pembangunan pengendali bencana maupun relokasi apabila diperlukan.
44 Rumah Warga Terdampak
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan perkembangan penanganan korban. Dari dua warga yang sebelumnya dinyatakan hilang, satu korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Sementara itu, satu warga lainnya masih belum ditemukan. Tim gabungan masih melakukan penyisiran, terutama di kawasan bantaran sungai yang terdampak galodo.
Dampak bencana juga tercatat pada permukiman warga. Sebanyak 44 rumah terdampak, dengan rincian 11 unit mengalami kerusakan berat dan 32 unit mengalami kerusakan ringan.
Galodo tidak hanya mengenai rumah warga. Lahan pertanian, infrastruktur serta sejumlah gedung perkantoran juga ikut terdampak. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ikut terganggu.
Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan anggaran yang diperlukan mencapai sekitar Rp819 miliar.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk pembangunan sabo dam sekitar Rp250 miliar dan normalisasi sungai sekitar Rp300 miliar. Selain itu, kebutuhan anggaran juga mencakup perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran serta sarana dan prasarana umum.
Pemkab Solok Butuh Alat Berat dan Tenda
Selama masa tanggap darurat, Pemkab Solok juga membutuhkan sejumlah peralatan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan.
Jon Firman Pandu menyebut kebutuhan tersebut antara lain mini ekskavator yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit dimasuki alat berat berukuran besar.
Pemkab Solok juga membutuhkan breaker untuk memecah material batu berukuran besar. Selain itu, diperlukan sekitar 10 unit tenda berukuran besar yang akan digunakan sebagai lokasi pelayanan sementara.
Kebutuhan tenda tersebut berkaitan dengan terganggunya pelayanan publik akibat dampak bencana pada sejumlah gedung perkantoran. Dengan adanya lokasi pelayanan sementara, aktivitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap dapat berjalan.
Di sisi lain, Pemkab Solok terus berupaya memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi. Bantuan yang disiapkan meliputi selimut, matras dan obat-obatan.
Perhatian juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, bayi dan balita.
Sebagian warga terdampak untuk sementara ditampung di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. Penampungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar sekaligus kondisi kesehatan warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Penanganan galodo di Kabupaten Solok dengan demikian berlangsung dalam beberapa tahapan sekaligus, mulai dari pencarian korban yang masih hilang, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, mitigasi ancaman bencana susulan hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. (*)
