BBM Satu Harga Dipacu, Terminal BBM Nias Utara Disiapkan Layani Nelayan dan UMKM

Sumbardaily.com, Nias Utara - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memacu implementasi program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dengan menyiapkan penguatan Terminal BBM di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara (Sumut) guna memastikan ketersediaan BBM subsidi dan kompensasi bagi nelayan serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi penopang utama ekonomi kepulauan.

Kabupaten Nias Utara memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang khas dan tidak terintegrasi secara langsung dengan daerah lain di Sumatera.

Kondisi geografis tersebut menjadikan layanan BBM hanya mengandalkan sistem distribusi internal Kepulauan Nias. Dalam konteks ini, keberadaan Terminal BBM serta jaringan SPBU menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi bagi masyarakat.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas menyampaikan bahwa sektor perikanan merupakan tulang punggung perekonomian Nias Utara.

"Pada tahun 2025, produksi perikanan daerah ini tercatat mencapai sekitar 16 ribu ton dengan jumlah nelayan kurang lebih 3.300 orang. Tingginya ketergantungan nelayan terhadap BBM, khususnya Pertalite, menjadikan akses energi yang terjangkau sebagai kebutuhan mendasar," katanya, Jumat (16/1/2026).

Saat ini, kata Wahyudi, penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Nias Utara dilayani oleh empat lembaga penyalur, yang terdiri atas satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan tiga SPBU Kompak.

"Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan jarak antar penyalur yang relatif jauh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU khusus nelayan," katanya.

Usulan tersebut, katanya, ditindaklanjuti melalui peninjauan langsung di lapangan oleh dirinya bersama Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto.

"Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan nelayan serta kelayakan dari sisi geografis dan distribusi," katanya.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengecekan menyeluruh terhadap lokasi yang diusulkan.

Penilaian ini mencakup aspek klaster layanan, potensi konsumen, serta integrasi dengan program nasional BBM Satu Harga.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lokasi usulan di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga.

"Dengan demikian, SPBU yang direncanakan tidak hanya melayani kebutuhan nelayan, tetapi juga sektor pertanian, transportasi darat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta transportasi air bermotor tempel," ujar Wahyudi.

Pembangunan penyalur BBM di dua kecamatan tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2026. Konsep layanan terintegrasi dinilai lebih optimal karena memperluas manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan skala keekonomian bagi mitra maupun investor.

Dari sisi sebaran infrastruktur, jarak antarpenyalur BBM di Nias Utara masih menjadi tantangan. Jarak antara Kecamatan Sitolu Ori dan Lahewa Timur mencapai 17 kilometer, sementara dari Lahewa Timur ke Lahewa sejauh 19,2 kilometer.

"Kondisi paling ekstrem terjadi pada jalur Lahewa menuju Kecamatan Alasa dengan jarak mencapai 52,5 kilometer," katanya.

Jarak yang cukup jauh tersebut berimplikasi langsung pada perilaku konsumsi masyarakat. Tidak sedikit warga yang memilih membeli BBM di luar SPBU resmi dengan harga lebih tinggi. Situasi inilah yang kerap memunculkan persepsi mahalnya harga BBM di Kepulauan Nias.

BPH Migas mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan dan administrasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Targetnya, seluruh penyalur yang telah direncanakan dapat beroperasi sebelum Desember 2026.

Selain infrastruktur, aspek legalitas menjadi perhatian penting dalam penyaluran BBM subsidi dan kompensasi. Nelayan diwajibkan memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan yang diurus melalui aplikasi XStar BPH Migas.

Dokumen ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan BBM dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Dukungan terhadap percepatan pembangunan penyalur BBM juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto.

Menurutnya, posisi geografis Kepulauan Nias sebagai wilayah terdepan dan terluar Indonesia menuntut perhatian khusus dalam implementasi program BBM Satu Harga.

Jarak antar lembaga penyalur yang cukup jauh membuat distribusi BBM belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, percepatan pembangunan SPBU dinilai penting untuk menekan ketergantungan masyarakat pada penjual BBM di luar sistem resmi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, BPH Migas juga melakukan koordinasi dengan Pemkab Nias Utara. Wakil Bupati (Wabup) Nias Utara, Yusman Zega menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pemenuhan kebutuhan BBM, terutama bagi nelayan.

Pemerintah daerah menyatakan kesiapan mendukung proses perizinan pembangunan SPBU dan SPBUN agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi lebih dekat, efisien, dan berkelanjutan.

Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan serta mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

Dari sisi operator, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya mendukung rencana pembangunan lembaga penyalur BBM di Nias Utara.

Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi menyampaikan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan mayoritas titik usulan telah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga.

"Dari empat lokasi yang diusulkan untuk segmentasi nelayan, tiga di antaranya sudah direncanakan sebagai penyalur BBM Satu Harga," katanya.

Bentuk fisik bangunan penyalur nantinya akan disesuaikan dengan besaran pangsa pasar di masing-masing wilayah, baik berupa SPBU reguler maupun model modular.

Dalam rangka memastikan ketahanan pasokan, BPH Migas juga mengunjungi Terminal BBM (Fuel Terminal) Gunungsitoli. Berdasarkan paparan yang diterima, pasokan BBM untuk Kepulauan Nias berada dalam kondisi aman.

"Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite tercatat cukup untuk 14,4 hari, sementara Biosolar tersedia untuk delapan hari," ucap Sunardi.

Stok tersebut diproyeksikan terus bertambah seiring rencana masuknya kapal pengangkut BBM pada 19 Januari 2026.

Distribusi BBM dari Terminal BBM Gunung Sitoli ke SPBU di Kepulauan Nias telah dilakukan secara terukur dan terencana, sehingga kebutuhan harian masyarakat dapat dipenuhi tanpa keterlambatan suplai.

Konsumsi BBM di wilayah ini didominasi oleh kebutuhan nelayan pengguna Pertalite. Meski demikian, saat terjadi bencana alam di Sumut, distribusi BBM dan LPG ke Nias tetap berjalan tanpa kendala operasional.

Bahkan, Terminal BBM Gunung Sitoli berperan sebagai salah satu penopang pasokan bagi wilayah lain yang terdampak bencana.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri manajemen Fuel Terminal Gunungsitoli, jajaran Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya.

Seluruh pihak sepakat bahwa penguatan Terminal BBM dan percepatan pembangunan penyalur merupakan kunci pemerataan energi di Kepulauan Nias. (red)