Sumbardaily.com - Program bantuan pemerintah untuk revitalisasi satuan pendidikan di Sumatera Barat (Sumbar) diperluas pada 2026. Jumlah satuan pendidikan yang menerima bantuan tercatat melonjak dari 337 satuan pendidikan pada 2025 menjadi 920 satuan pendidikan pada 2026.
Berdasarkan data laporan program bantuan pemerintah revitalisasi tahun anggaran 2025 dan 2026 untuk Provinsi Sumbar, jumlah penerima tersebut bertambah 173 persen. Total nilai bantuan yang dialokasikan pada 2026 mencapai Rp617,24 miliar.
Perluasan program bantuan revitalisasi satuan pendidikan tersebut mendapat sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy. Menurutnya, peningkatan jumlah penerima menjadi peluang untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.
“Yang ingin kita pastikan adalah semakin banyak sekolah yang mendapatkan perhatian, maka itu berarti, semakin banyak juga anak-anak kita yang bisa belajar di lingkungan yang lebih layak, aman, dan nyaman. Karena itu, kita menyambut baik, ketika program revitalisasi diperluas,” tegas Wagub Vasko dikutip resmi Rabu (12/8/2026).
Vasko mengatakan peningkatan program tersebut tidak hanya tercermin dari jumlah satuan pendidikan penerima. Nilai bantuan yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Sumbar juga mengalami kenaikan cukup besar.
Pada 2025, bantuan revitalisasi diberikan kepada 337 satuan pendidikan dengan total nilai Rp300.066.625.429. Sementara pada 2026, jumlah penerima bertambah menjadi 920 satuan pendidikan dengan nilai bantuan mencapai Rp617.241.878.313.
Dengan demikian, nilai bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Sumbar meningkat sekitar 106 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau kita lihat datanya, penerimanya bertambah cukup besar. Artinya, cakupan program semakin luas. Ini tentu menjadi kabar baik karena semakin banyak satuan pendidikan yang mendapat dukungan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya,” ujarnya.
Perluasan program tersebut mencakup sejumlah jenjang pendidikan. Kenaikan jumlah penerima paling besar terjadi pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD).
Jumlah penerima bantuan PAUD pada 2026 meningkat 774 persen dibandingkan 2025. Sementara penerima bantuan untuk jenjang SD mengalami peningkatan 228 persen. Adapun jumlah penerima bantuan pada jenjang SMP bertambah 53 persen.
Secara keseluruhan, pada 2026 terdapat 271 satuan pendidikan PAUD yang memperoleh bantuan revitalisasi dengan nilai sekitar Rp110,17 miliar. Kemudian terdapat 443 satuan pendidikan SD dengan nilai bantuan sekitar Rp245,73 miliar.
Selanjutnya, bantuan diberikan kepada 142 satuan pendidikan SMP dengan nilai sekitar Rp172,44 miliar. Untuk jenjang SMA/sederajat, terdapat 64 satuan pendidikan penerima dengan nilai bantuan sekitar Rp88,89 miliar.
Vasko menilai peningkatan perhatian terhadap PAUD dan SD memiliki arti penting dalam membangun fondasi pendidikan. Menurut dia, penyediaan sarana dan prasarana yang layak perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.
“Fondasi pendidikan itu harus dikuatkan sejak awal. Karena itu, ketika PAUD dan SD mendapat porsi perhatian yang lebih besar, kita melihatnya sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan anak-anak kita,” terang Vasko.
Dia menjelaskan revitalisasi satuan pendidikan tidak selalu berkaitan dengan pembangunan gedung baru. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
Perbaikan itu antara lain mencakup ruang kelas, atap dan plafon, lantai, sanitasi dan toilet, pengecatan, hingga penataan lingkungan sekolah.
“Kadang kebutuhan sekolah sederhana, seperti atap yang sudah harus diperbaiki, toilet yang perlu dibenahi atau ruang kelas yang perlu dibuat lebih nyaman. Hal-hal seperti ini sangat penting karena setiap hari digunakan oleh anak-anak dan guru,” ujarnya.
Menurut Vasko, berbagai kebutuhan tersebut tetap memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kegiatan pendidikan. Kondisi fasilitas yang digunakan setiap hari oleh siswa dan guru menjadi salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan revitalisasi.
Pemprov Sumbar, kata Vasko, akan terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program bantuan tersebut. Pemerintah daerah juga akan mendorong agar bantuan dari pemerintah pusat dapat memberikan manfaat secara optimal bagi satuan pendidikan yang menjadi penerima.
Dia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap. Pelaksanaannya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
“Kalau sekolahnya nyaman, anak-anak lebih semangat belajar dan guru juga lebih nyaman mengajar. Jadi revitalisasi ini bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi bagian dari investasi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Sumatera Barat ke depan,” tuturnya.
Vasko berharap perluasan bantuan revitalisasi satuan pendidikan pada 2026 dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sumbar. Dia menekankan dukungan pemerintah harus berujung pada terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan satuan pendidikan. Dengan jumlah penerima yang meningkat dari 337 menjadi 920 satuan pendidikan, cakupan program di Sumbar kini menjadi lebih luas.
“Prinsipnya, pemerintah selalu hadir. Yang bisa dikerjakan sekarang, kita kerjakan. Yang masih membutuhkan penguatan kita lanjutkan secara bertahap. Kita tentu ingin semakin banyak sekolah yang layak dan semakin banyak anak Sumatera Barat yang mendapatkan lingkungan belajar yang baik,” pungkasnya. (*)
